Foto: Rencana Pemerintah Revisi Metode Hitungan Garis Kemiskinan di Indonesia
Warga beraktivitas di tengah pemukiman padat penduduk di kawasan Muara Angke, Jakarta, Kamis (12/6).
Pemerintah tengah menyusun ulang metode penghitungan kemiskinan dan memperbarui garis kemiskinan nasional yang sudah digunakan sejak 1998.
Revisi ini dinilai mendesak karena standar lama dianggap tidak lagi mencerminkan realitas hidup masyarakat dan terlalu rendah untuk ukuran negara berpendapatan menengah seperti Indonesia.
Menurut Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory, ada sejumlah alasan mengapa pemerintah perlu segera melakukan pembaruan. Pertama, garis kemiskinan nasional saat ini hanya sedikit lebih tinggi dari batas kemiskinan ekstrem internasional, yang justru digunakan oleh negara-negara berpendapatan paling rendah.
Kedua, standar hidup masyarakat telah berubah drastis sejak 1998, sementara metode penghitungan Indonesia tidak ikut diperbarui. Ketiga, negara-negara lain di tingkat pendapatan serupa seperti Malaysia dan Vietnam sudah mengambil langkah serupa dalam beberapa tahun terakhir.
Keempat, jika angka kemiskinan tidak akurat, arah kebijakan yang bergantung pada data tersebut bisa meleset. Kelima, publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap data resmi dan pemerintah jika angka kemiskinan tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka alami.
Meski pembaruan ini dilakukan di tengah perubahan besar yang juga dilakukan Bank Dunia, pemerintah tidak serta-merta mengikuti standar internasional tersebut. Revisi ini sepenuhnya disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan dalam negeri, meskipun perbandingan dengan standar internasional tetap digunakan sebagai acuan pembanding.