Fraksi Golkar: Dana Pendidikan Rp 741,7 T di 2025 Cukup untuk Makan Siang Gratis

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Foto: Sulthony Hasanuddin/Antara Foto

DPR RI Fraksi Partai Golkar menilai anggaran pendidikan diusulkan sebesar Rp 708,2 triliun sampai Rp 741,7 triliun dalam Kerangka Ekonomi makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2025 bisa mencukupi program Makan Bergizi Gratis.

Penyampaian pandangan Fraksi Golkar atas KEM PPKF RAPBN 2025 di Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 hari ini, Selasa (28/5), diwakilkan oleh Anggota Komisi IX DPR Dewi Asmara.

Dewi mengatakan, Fraksi Golkar menyambut baik KEM PPKF Tahun 2025 didesain mempertimbangkan visi misi dan program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto, salah satunya Makan Bergizi Gratis yang dimasukkan dalam pagu anggaran pendidikan.

"Anggaran Pendidikan Rp 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun terbilang mencukupi untuk program peningkatan gizi anak sekolah," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dewi Asmara, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI, Selasa (20/8). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Fraksi Golkar, kata Dewi, mendukung penuh dimulainya program Makan Bergizi Gratis tahun depan, yang dinilai sebagai langkah dan upaya nyata menekan angka kemiskinan, prevalensi stunting, dan diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian serta memberikan multiplier effect signifikan terutama untuk UMKM.

"Karenanya Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya pengawasan yang ekstra hati-hati terhadap mekanisme pengaturan program tersebut untuk meminimalisir celah kebocoran dalam pelaksanaannya," tegasnya.

Dewi melanjutkan, secara umum Fraksi Partai Golkar mendukung rancangan postur APBN 2025. Misalnya, anggaran infrastruktur diusulkan pada kisaran Rp 404,2 triliun hingga Rp 433 triliun.

"Besaran ini menggambarkan kesinambungan dan keberlanjutan Proyek Strategis Nasional, termasuk pembangunan IKN nusantara," tuturnya.

Selain itu, lanjut Dewi, anggaran Perlinsos sebesar Rp 496,9 triliun hingga Rp 513 triliun juga menggambarkan keberlanjutan komitmen pemerintah terhadap masyarakat lapisan menengah ke bawah.