Fuad Bawazier Minta Pemerintah Segera Ajukan APBN Perubahan 2018

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Pemerintah diminta untuk mengajukan APBN Perubahan 2018 akibat pelemahan rupiah terhadap dolar AS, khususnya terkait asumsi kurs dan minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).

Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier mengatakan, pemerintah seharusnya bisa cepat mengambil langkah dalam APBN. Apalagi kondisi saat ini, Indonesia terpukul dua kali, khususnya di harga minyak mentah yang tinggi mencapai USD 70/barel dan akibat pelemahan rupiah.

"Pemerintah akan meninjau kembali, dan harus meninjau kembali APBN Perubahan itu. Memang kan harga minyak sudah dua kali shock, sudah tinggi dan sekarang dolar AS semakin kuat," ujar Fuad usia mengisi acara di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/5).

Dalam APBN 2018, pemerintah menargetkan ICP sebesar USD 48/barel. Sementara harga minyak dunia saat ini telah mencapai USD 70/barel.

Ilustrasi Uang Rupiah (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Menurut mantan Dirjen Pajak itu, pemerintah harus berani melakukan reformasi APBN. Mulai dari penerimaan atau belanja.

"Yang paling penting itu reformasi APBN. Sekarang ini kan reformasi APBN enggak ada yang berani melakukan itu, karena apa? Semua takut kenyamanannya terganggu dari reformasi APBN," katanya.

Dia pun meminta pemerintah untuk jujur bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar AS ini bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tapi juga internal akibat penerimaan yang belum maksimal, pertumbuhan ekonomi yang belum pulih, hingga fundamental ekonomi yang belum membaik.

"Fundamental ekonomi kuat, enggak bener. Banyak masalah juga. Rupiah melemah enggak hanya eksternal juga karena ekonomi AS membaik, dolar AS mudik ke sana. Tapi kan internal juga, pajak juga belum maksimal penerimaan, pertumbuhan ekonomi enggak begitu bagus," jelasnya.