G20 Sepakat Hapus BBM Subsidi, Pertamina Siap Ikuti Arahan Pemerintah

Kepolisian menangkap mobil-mobil yang diduga pakai plat palsu dan tangki yang sudah dimodifikasi untuk bisa beli BBM subsidi di SPBU RE Martadinata, Lemabang, Palembang, Senin (7/11/2022). Foto: Pertamina Patra Niaga

PT Pertamina (Persero) buka suara mengenai kesepakatan para pemimpin negara G20 untuk mempercepat penghapusan subsidi BBM demi mencapai energi bersih dan berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut tercantum dalam poin ke-12 Bali Leader's Declaration atau deklarasi pemimpin negara G20 sebagai hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali, 15-16 November 2022 lalu.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menyampaikan kebijakan mengenai penetapan subsidi BBM merupakan ranah pemerintah sebagai regulator.

Sementara itu, Irto berkata, Pertamina Patra Niaga adalah operator yang ditugaskan dalam menyalurkan BBM bersubsidi. Dengan demikian, pihaknya pun siap mengikuti segala keputusan dan kebijakan pemerintah terkait dengan BBM subsidi.

"Sebagai operator, kami akan mengikuti seluruh regulasi BBM subsidi yang sudah ditetapkan regulator," ujar Irto saat dihubungi kumparan, Jumat (18/11).

Adapun poin ke-12 Bali Leader's Declaration disebutkan bahwa pimpinan negara-negara G20 menegaskan kembali komitmen untuk mencapai target SDG 7 dan berupaya menutup kesenjangan akses energi untuk memberantas kemiskinan dan kelangkaan energi.

"Kami akan meningkatkan upaya kami untuk mengimplementasikan komitmen tersebut dibuat pada tahun 2009 di Pittsburgh untuk menghapus dan merasionalisasi dalam jangka menengah, subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi secara boros dan berkomitmen untuk mencapainya tujuan, sambil memberikan dukungan yang ditargetkan untuk yang paling miskin dan paling rentan," bunyi pernyataan deklarasi yang diterima kumparan, Rabu (16/11).

Pertamina pastikan stok Pertalite dan Solar aman. Foto: Pertamina

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penghapusan subsidi BBM merupakan komitmen bersama untuk menjawab perubahan iklim secara global. Namun ia menegaskan, pemerintah Indonesia akan melakukan transisi energi secara hati-hati, sehingga emisi rendah karbon bisa berjalan tanpa membuat persoalan baru di dalam negeri.

"Di sisi lain kalau mau melakukan transisi juga itu tidak hanya masalah subsidi, tapi juga masalah dengan pendanaan untuk retiring coal maupun dalam investasi renewable energy," jelasnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan kelompok masyarakat miskin tidak akan terbebani dengan adanya transisi energi di Tanah Air. Saat ini, Indonesia mendapatkan pendanaan sebesar USD 20 miliar dari Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mendukung program energi berkelanjutan.

"Dana yang berasal dari berbagai sumber itu yang bisa kemudian digunakan atau didedikasikan dalam rangka transisi energi tadi, ini semua satu paket," tambahnya.