Gagasan Cak Imin Kembangkan 40 Kota Setara Jakarta Bakal Bebani APBN?
·waktu baca 2 menit
PerbesarGagasan pasangan capres-cawapres Anies-Muhaimin (Amin) terkait pembangunan 40 kota selevel Jakarta apabila menang Pilpres 2024 menarik perhatian publik. Sebab, anggaran pembangunan 40 kota selevel Jakarta diprediksi membebani APBN lebih besar dibandingkan pembangunan IKN.
Rencana tersebut disampaikan Muhaimin alias Cak Imin dalam Debat Cawapres pada Jumat (22/12). Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Surya Tjandra, mengatakan dengan adanya 98 kota otonom dan 416 ibu kota kabupaten, pemerintah di era kepemimpinan AMIN bisa memilih kota yang potensial dikembangkan menjadi lebih besar.
"Cak Imin mencontohkan Pontianak yang mendapat anggaran dari pusat Rp 1 triliun, kalau kita beri Rp 3 triliun yang dikombinasi dengan dana swasta, dia bisa berkembang menjadi besar. Infrastruktur yang dipersiapkan sudah ada sehingga 40 kota dapat dikembangkan tidak dari nol," kata Surya kepada kumparan, Senin (25/12).
Surya membandingkan anggaran untuk pengembangan 40 kota lebih kecil dibandingkan IKN yang membutuhkan Rp 470 triliun. “Bagaimana kalau ini didistribusikan ke berbagai kota kecil dan menengah tadi, barangkali akan lebih efektif dan efisien sekaligus memberi pemerataan,” ujarnya.
Surya menjelaskan, AMIN ingin membangun mulai dari 14 kota menengah menjadi kota besar sesuai rekomendasi Bank Dunia, yang secara bertahap menjadi 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta dengan kemampuan memberikan sarana dan prasarana yang memadai dan lingkungan sehat.
Dihubungi terpisah, Jubir Timnas AMIN Angga Putra Fidrian membeberkan alasan pengembangan 40 kota selevel Jakarta karena prioritas pembangunan. Daripada membangun 1 proyek mercusuar IKN, maka lebih baik memperkuat pelayanan dasar di kota-kota yang ada di Indonesia.
“Survey Bank Dunia tahun 2015, menyatakan ada 14 kota yang belum memiliki layanan dasar di Indonesia. Investasi negara dan swasta lebih baik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar tersebut,” tutur Angga.
Angga mencontohkan, pembangunan rel kereta trans kalimantan tentunya lebih memberikan dampak positif pada kota-kota di Kalimantan daripada satu pembangunan mercusuar di IKN.
“Tugas negara untuk membagi rata investasi swasta ke kota-kota yang membutuhkan. Jangan sampai hanya masuk di satu kota saja,” imbuh Angga.
Menurut Angga, insentif pemerintah tidak harus tentang penguasaan lahan. Pembangunan layanan dasar seperti air minum, energi, dan transportasi publik merupakan bentuk pemberian insentif kepada para investor.