Gapki Nilai B50 Aman Diterapkan Jika Produksi CPO RI Capai 60 Juta Ton per Tahun
·waktu baca 3 menit
PerbesarGabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai Indonesia bisa mengimplementasikan B50 jika produksi Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri telah menyentuh angka 60 juta ton per tahun.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengungkapkan total produksi CPO Indonesia saat ini masih berada pada angka sekitar 52 juta ton per tahun.
“Kalau 60 juta ton itu aman (untuk implementasikan B50),” kata Eddy Martono di sela-sela gelaran Investortrust Power Talk Energy, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (30/4).
Eddy menjelaskan untuk mengimplementasikan B50 secara penuh, Indonesia membutuhkan CPO sebanyak 16,07 juta ton atau 18,69 juta ton biodiesel. Angka ini meningkat 3 juta ton dari CPO yang dibutuhkan B40 sebanyak 12,7 juta ton setara 14,2 juta ton biodiesel.
Kemudian angka 16,07 juta ton tersebut ditambah dengan konsumsi domestik yang sebesar 10 juta ton dan ekspor 32 juta ton secara tahunan.
Dengan demikian, produksi CPO saat ini yang sekitar 52 juta ton, tidak cukup untuk Indonesia mengimplementasikan B50 tanpa mengurangi porsi ekspor.
Eddy melihat peningkatan produksi harus dilakukan jika pemerintah akan mengimplementasikan B50 mulai Juli 2026 sesuai dengan target. Hanya saja, sederet strategi dibutuhkan termasuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Menurutnya, penanaman baru yang membutuhkan waktu lama untuk berproduksi tidak bisa menjadi solusi tunggal untuk meningkatkan produksi sawit Indonesia.
“Harus semuanya, serentak PSR semua harus,” ujar Eddy.
B50 Bisa Hemat Devisa Rp 172,35 Triliun
Eddy menuturkan berdasarkan hasil studi Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (UI) pada 2025, program B50 diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp 172,35 triliun melalui pengurangan impor solar.
Namun pada saat yang sama, ekspor CPO justru tertekan dengan nilai tekanan lebih besar dari penghematan devisa, yaitu sebesar USD 190,5 triliun.
“Ini B50 dapat menghemat devisa sekitar 172,35 triliun melalui penurunan impor solar. Nah kemudian, ini kalau dari data dari Pranata UI ya, kita lihat bahwa sebenarnya ini akan juga terjadi potensi penurunan ekspor Rp 190 triliun,” ungkap Eddy.
Eddy menekankan hasil studi tersebut disusun dalam kondisi harga minyak global di kisaran USD 60 hingga USD 70 per barel atau lebih rendah dibanding kondisi saat ini yang naik karena dampak perang di Iran.
Eddy mengakui dengan kondisi harga minyak dunia yang lebih tinggi, implementasi B50 bisa menguntungkan pemerintah, tetapi pengusaha bisa kehilangan pelanggan di pasar global.
“Kalau sekarang tidak terjadi demikian, justru ini tidak ada insentif. Karena harga minyak buminya lebih tinggi. Artinya tetap akan negara diuntungkan, tapi di sisi lain kita akan kehilangan pasar, ketika suplai berkurang, maka mereka pindah,” tutur Eddy.