GAPKI Nilai B50 Berpotensi Tekan Volume Ekspor Sawit RI, Harus Tambah Produksi
PerbesarGabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mewanti-wanti peningkatan mandatori biodiesel B50 berpotensi menekan volume ekspor minyak sawit Indonesia pada 2027.
Sekretaris Jenderal GAPKI, Hadi Sugeng, mengatakan peningkatan konsumsi minyak sawit di dalam negeri, terutama untuk kebutuhan biodiesel, perlu diimbangi dengan pertumbuhan produksi. Jika tidak, penyerapan domestik yang semakin besar berpotensi mengurangi pasokan untuk pasar ekspor.
"Jadi idealnya, idealnya ya produksi tetap tinggi, ekspornya juga tinggi. Kalau itu terjadi, mau ada peningkatan biodiesel berapapun tidak akan menggerus volume ekspor," kata Hadi dalam konferensi pers di kantor GAPKI, Jakarta, Jumat (9/10).
Berdasarkan paparan GAPKI, produksi minyak sawit RI hingga Agustus 2026 mencapai 40,9 juta ton, meningkat sekitar 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang ada di 39 juta ton.
Hingga akhir 2026, produksi diperkirakan mencapai 58,8 juta ton, tumbuh sekitar 4 persen dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 56,6 juta ton.
Meski begitu, konsumsi domestik diperkirakan meningkat lebih cepat. Hingga Agustus 2026, konsumsi sawit tumbuh 6,81 persen. Sementara itu, konsumsi biodiesel naik dari 8,3 juta ton pada periode yang sama tahun lalu menjadi 9,2 juta ton pada tahun ini.
Hadi memperkirakan konsumsi sawit untuk biodiesel mencapai 14,7 juta ton hingga akhir 2026 didorong penerapan mandatori B50. Di sisi lain, ekspor minyak sawit Indonesia hingga Agustus 2026 tercatat sebesar 23,4 juta ton, naik sekitar 3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 22,7 juta ton. Meski begitu, volume ekspor sepanjang 2026 diperkirakan turun menjadi 31 juta ton dari 32 juta ton pada tahun sebelumnya.
Hadi menilai peningkatan kebutuhan domestik harus diikuti kebijakan yang mampu menjaga produktivitas dan daya saing industri. Pasalnya, ekspor sawit tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga menjadi sumber pendanaan seperti pungutan ekspor.
“Sampai dengan bulan Agustus, sumbangan devisa kita sekitar 18,2 persen, atau kalau dirupiahkan sekitar Rp 479 triliun. Di tahun lalu Rp 406 triliun, di tahun ini hampir Rp 480 triliun. Dan kita estimasikan sampai dengan akhir tahun nanti Rp 667 triliun,” jelas Hadi.
Dana pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) digunakan untuk membiayai program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, riset, hingga beasiswa.
"Bahkan di tahun 2027 nanti saya saya saya akan sampaikan, turun lagi apabila ini tidak diatasi, ya pasti program biodiesel tidak akan bisa jalan. Karena biodiesel itu bukan dibiayai dari APBN, dibiayai dari pungutan ekspor. Jadi kalau kita nggak ada ekspor ya nggak ada pungutan ekspor," ujar Hadi.