GAPKI Respons 100 Hari Zulhas Jadi Mendag, Minta Usaha Kelapa Sawit Terus Dijaga

Sejumlah truk pengangkut Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/5/2022). Foto: Syifa Yulinnas/ANTARA FOTO

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI merespons 100 hari Zulkifli Hasan atau Zulhas menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Tofan Mahdi, mengatakan para pelaku usaha memberikan nilai positif atau biru terkait kinerja Zulhas sejauh ini.

Untuk itu, Tofan Mahdi berharap Kementerian Perdagangan (Kemendag) di bawah pimpinan Zulhas terus mendukung keberlanjutan usaha perkelapasawitan di Tanah Air.

“Harapan kami adalah bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan agar selalu mendukung keberlanjutan usaha perkelapasawitan di Indonesia baik di sektor hulu maupun hilir,” kata Tofan Mahdi, Senin,(26/9).

Tofan Mahdi menerangkan dukungan Mendag terkait keberlanjutan usaha perkelapasawitan sangat diperlukan. Apalagi, kata Tofan Mahdi, sektor kelapa sawit telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Jika sektor kelapa sawit sudah hampir dua dekade telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional khususnya dalam kontribusinya terhadap pendapatan devisa ekspor, pendapatan pajak, dan penyerapan tenaga kerja,” papar Tofan Mahdi.

Selain itu, Tofan Mahdi mengungkapkan saat ini terdapat 17 juta petani dan pekerja di sektor kelapa sawit. Sehingga sektor tersebut harus terus dimaksimalkan.

“Ada 17 juta petani dan pekerja di sektor kelapa sawit. Ini harus dijaga keberlanjutan usahanya. Atas dasar itu, kami siap mendukung dan melaksanakan kebijakan Mendag terkait komoditas minyak sawit,” tutut Tofan Mahdi.

Zulhas Beberkan Capaian 100 Hari Jadi Mendag

Mendag Zulhas meninjau tandan buah segar kelapa sawit di pabrik pengolahan kelapa sawit di Lampung, Sabtu (9/7/2022). Foto: Kementerian Perdagangan

Zulhas dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi pada 15 Juni 2022. Tepat di 100 hari jadi Mendag, Zulhas membeberkan capaiannya selama bergabung dalam pemerintahan Jokowi.

"Tugas yang diberikan Pak Presiden jelas, stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok," kata Zulhas dalam forum Kinerja 100 Hari Zulhas sebagai Menteri Perdagangan di Kantor Kemendag, Minggu (25/9).

Zulhas memaparkan keberhasilannya meredam harga minyak goreng yang mulanya di kisaran Rp 16.400 per liter kini sudah turun di kisaran Rp 13.800 per liter. Selain itu, Zulhas mengatakan pihaknya mampu memastikan ketersediaan minyak goreng di mana pasokan minyak goreng telah menjangkau 33 provinsi di Indonesia.

Tak hanya stabilisasi harga dan ketersediaan minyak goreng, Zulhas mengatakan pihaknya juga telah melakukan pengawasan dan penindakan barang impor yang tak sesuai standar dan ketentuan Hingga saat ini, Kemendag telah melakukan 3 penindakan yang pertama adalah penyegelan produk baja tak sesuai SNI senilai Rp 41,68 miliar.

"Kemudian kita telah memusnahkan 750 bal pakaian bekas impor senilai Rp 8,5 miliar, dan inspeksi produk hewani eks-impor yang melanggar aturan. Nilainya Rp 120,5 miliar," ujarnya.

Sementara dari sisi neraca perdagangan, Kemendag mencatatkan surplus sebesar USD 34,92 miliar dari periode Januari-Agustus 2022. Sementara untuk ekspor periode tersebut meningkat 34,42 persen yoy menjadi USD 194,60 miliar.

Adapun dari sisi kerja sama perdagangan, Indonesia telah menantatangani Indonesia-Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA). Dengan penandatanganan ini, tarif bea masuk perdagangan antar kedua negara yang sebelumnya dipatok 25 persen menjadi 0 persen alias tidak dipungut biaya.

"Kalau melalui IUAE nanti, semuanya kita akan masuk, perhiasan emas perak, makanan, apa saja. Semua bea masuknya free, nol," ujar Zulhas.

Selain itu, telah dilakukan pengesahan RUU Indonesia-Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut, dapat menghapus sebanyak 11.687 pos tarif atau 95,5 persen dari total pos tarif.

Yang ketiga, telah disahkan RUU The Regional Comperhensive Economic Partenrship (RCEP) menjadi undang-undang. Pengesahan RUU RCEP tersebut, membuat Indonesia dapat membuka akses ke 29 persen pasar dunia.

Selanjutnya, Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah melakukan misi dagang ke India. Dengan misi dagang ini, potensi transaksi Indonesia ke India yang semula USD 2,3 miliar naik menjadi USD 3,2 miliar.

"Kemarin saya ke India satu hari mendapat kontrak sebesar USD 3,2 miliar. Tanda tangan dengan 22 perusahaan," pungkasnya.