GAPKI Targetkan Produksi Minyak Sawit 52 Juta Ton di 2023

Sejumlah truk pengangkut Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/5/2022). Foto: Syifa Yulinnas/ANTARA FOTO

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menargetkan produksi minyak sawit tahun 2023 mencapai 52 juta ton. GAPKI memproyeksi konsumsi domestik tahun ini sebesar 25,1 juta ton, dan untuk ekspor mencapai 27 juta ton.

Sampai Juni 2023, produksi minyak sawit masih mencapai 27,2 juta ton, dengan jumlah konsumsi domestik 11 juta ton dan ekspor 16,3 juta ton.

Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI, M Fadhil Hasan, mengatakan produksi minyak sawit di Indonesia sedang mengalami stagnasi, angkanya dalam 5 tahun tidak meningkat signifikan, berkisar 47-51 juta ton per tahun.

"Persoalannya itu bagaimana kita bisa melakukan peremajaan dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih luas," kata Fadhil saat Workshop Wartawan GAPKI di Bandung, Rabu (23/8).

Produksi minyak sawit pada 2018 sebesar 47,3 juta ton. Dalam 4 tahun berturut-turut, 2019, 2020, 2021, dan 2022, produksi minyak sawit stagnan di 51 juta ton, yakni berturut-turut 51,8 juta ton, 51,5 juta ton, 51,3 juta ton, dan 51,2 juta ton.

Persoalan yang dihadapi industri sawit adalah terbatasnya area lahan baru, sementara peremajaan sawit belum berjalan optimal. Dari minyak nabati lainnya, minyak sawit adalah yang paling kecil luas lahannya.

Dari data 2022, dibandingkan minyak biji bunga matahari yang luas lahannya mencapai 30 juta hektar, minyak sawit hanya 24,2 juta hektar. Meski begitu produktivitas sawit lebih tinggi, untuk 1 hektar sawit bisa produksi 3,2 ton minyak sawit, sedangkan minyak biji bunga matahari hanya 0,81 ton.

Sebagai solusi, Fadhil berharap ada investasi di teknologi biologi untuk menghasilkan bibit berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitas.

"Kalau investasi di mekaniknya, saya kira tidak tepat. Karena kalau lewat mekanik itu akan menggantikan tenaga kerja. Kalau di Malaysia wajar mereka melakukan mekanisme pertanian karena mereka langkah tenaga kerja," pungkas dia.