GAPKI Ungkap Dampak Larangan Ekspor CPO: Uang Hilang USD 3 Miliar per Bulan

Aktivitas Petani Plasma Kelapa Sawit Asian Agri di Provinsi Riau, Jumat (22/3). Foto: Abdul Latif/kumparan

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono, membeberkan dampak larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Menurut dia, kebijakan itu menyebabkan Indonesia kehilangan USD 3 miliar per bulan.

Menurut Mukti, produksi CPO untuk ekspor selama ini telah menyentuh 34 juta ton per tahun dan untuk dalam negeri 18 juta ton per tahun. Hal tersebut mendorong peningkatan devisa hingga USD 35 miliar selama satu tahun atau USD 3 miliar per bulannya.

“Setiap tahun devisa tahun ini biasanya USD 22 miliar, dan pada tahun 2021 harga di luar negeri meningkat bisa sampai USD 35 miliar satu tahun dan jika sebulan 3 miliar, nah kehilangan uang segitu tidak sedikit,” ungkap Mukti kepada Kumparan, Rabu (11/4).

Adapun akibat terkendala kapasitas tangki penampungan CPO yang terbatas, Mukti menyebutkan beberapa perusahaan mulai tidak menerima pasokan Tandan Buah Segar atau TBS.

Selain itu, menurut Kepala Bidang Komunikasi GAPKI, Tofan Mahdi, dampak dari TBS yang tidak segera diproduksi membuat TBS busuk. "TBS itu tidak bisa dijual dan diekspor, jadi diolah dulu, ini pun tidak ada yang bisa disimpan," ujar Tofan.

Pekerja mengumpulkan buah kelapa sawit di salah satu tempat pengepul kelapa sawit di Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (26/4/2022). Foto: Makna Zaezar/Antara Foto

Produksi CPO Malaysia Belum Memenuhi Permintaan Pasar Global

Kementerian komoditas Malaysia telah mengusulkan pemotongan pajak ekspor minyak sawit. Ini untuk memperluas pasar dan mengisi kekurangan pasokan minyak nabati.

Dengan hal tersebut Malaysia dapatkan untung melihat naiknya harga CPO global yang semakin tinggi. Meski demikian, menurut Mukti produksi Malaysia terbatas.

"Malaysia jelas dapat untung, hanya saja perlu diketahui Malaysia produksinya hanya 20 juta ton. Sedangkan yang diekspor Indonesia ada 34 juta ton untuk pasar dunia," tambah Mukti.

Mukti mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menunggu kebijakan lanjutan soal larangan ekspor CPO. Dia memastikan terus mencoba komunikasi dengan pemerintah. "Kita menunggu Pak Presiden," katanya.