GAPMMI Temui Ma'ruf Amin Bahas Impor Bahan Baku Makanan dan Minuman

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S Lukman. Foto: Nadia Riso/kumparan

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin membahas soal permasalahan yang selama ini ditemui industri makanan dan minuman (mamin) di Indonesia.

Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman mengatakan, industri makanan dan minuman di Indonesia sebetulnya memiliki potensi yang besar sehingga pemerintah menetapkan industri ini menjadi salah satu industri prioritas dari 5 sektor yang ada. Bahkan, kata dia, pertumbuhan industri ini cukup bagus.

"Kuartal tiga kemarin (pertumbuhannya) 8,3 persen, kemudian kontribusinya juga naik dibanding tahun lalu. Kontribusi industri makanan dan minuman terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) industri nonmigas itu 35,5 persen," kata Adhi di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (23/12).

Ilustrasi minuman soda. Foto: Pixabay

Meski kontribusi industri makanan dan minuman cukup besar dalam perekonomian Indonesia, namun masih banyak masalah yang ditemui. Salah satunya adalah bahan baku yang tidak tersedia, sehingga pemerintah masih harus melakukan impor bahan baku.

"Tadi saya cerita kakao, susu, garam, kedelai, bawang semua harus impor gara-gara hilirisasi jalan tapi hulunya kurang mendapatkan perhatian. Dan tadi kami sepakat, termasuk dari tim ahli wapres dan juga dari pengurus, kita menyampaikan bahwa kita tidak ingin impor sebenarnya," ungkapnya.

Menurut Adhi, impor dilakukan karena Indonesia kekurangan bahan baku mamin.

"Tapi karena terpaksa, ketersediaan tidak ada sehingga kami harus impor. Itu terkait dengan masalah-masalah yang ada," lanjutnya.

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S Lukman. Foto: Nadia Riso/kumparan

Dalam pertemuan tersebut, Adhi mengatakan, Ma'ruf juga menyampaikan perhatiannya terhadap perkembangan industri halal. Menurutnya, salah satu kelemahan Indonesia adalah pendataan terhadap komoditas tersebut apakah sudah halal atau tidak.

"Tadi kami usul misalnya bisa enggak dalam ekspor kita catat pemberitahuan ekspor barang itu kan harusnya rapi, semua ekspor tercatat. Nah ditambahkan yang halal harus dicantumkan ada kolom halal atau tidak halal, sehingga semua rapi dan database ini yang bisa kita pakai untuk kita sampaikan kepada World Halal Council supaya ini, loh, Indonesia sebenarnya kita sudah cukup banyak," pungkasnya.