Garuda Indonesia Tawarkan Opsi Restrukturisasi: Terbitkan Surat Utang & Saham

Ilustrasi logo Garuda Indonesia. Foto: ROMEO GACAD/AFP

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menyampaikan progres restrukturisasi melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara, terhitung 45 hari setelah dikabulkannya gugatan PT Mitra Buana Koorporindo, Kamis (9/12) lalu.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Prasetio menjelaskan progres saat ini yaitu Garuda terus melakukan komunikasi dengan pengurus yang telah ditetapkan majelis hakim untuk membahas beberapa hal.

"Satu, melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap utang secara offline yang nantinya akan disahkan sesuai jadwal PKPU," ujar Prasetio dalam Public Expose Garuda Indonesia, Senin (20/12).

Selain itu, Garuda juga sedang melakukan pembahasan sejumlah opsi-opsi yang akan ditawarkan kepada kreditur maupun lessor. "Kami mulai membahas dengan sejumlah konsultan keuangan opsi-opsi yang akan ditawarkan dalam proses restrukturisasi," lanjut Prasetio.

Prasetio memaparkan opsi-opsi tersebut di antaranya dengan menerbitkan Zero Coupon Bonds. Kedua, menerbitkan surat utang (notes), dan menerbitkan saham baru sesuai dengan aturan atau protokol pasar modal.

"Tidak terbatas juga kondisi-kondisi dilakukan yaitu perpanjangan kewajiban secara konvensional," tambah dia.

Kondisi Keuangan Garuda Indonesia

Prasetio pun menjelaskan kondisi utang Garuda Indonesia saat ini. Total utang yang saat ini dimiliki Garuda sesuai PSAK telah mencapai USD 9,8 miliar, dengan total 800 kreditur. Sementara total revenue Garuda mengalami penurunan hampir 70 persen dibandingkan tahun 2019.

Selain itu, Garuda Indonesia juga sedang melakukan adjustment terhadap beberapa pesawat yang tidak dioperasikan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi biaya operasional.

"Sementara posisi negatif equity hampir USD 3 miliar, dan di dalam kontrak dengan lessor ada klausula hell and high water di mana kita harus mencatat kewajiban terhadap posisi keuangan sampai jatuh tempo atas sewa pesawat operating lease," jelas Prasetio.

Selanjutnya, kontribusi margin Garuda Indonesia sampai dengan Kuartal III 2021 terus difokuskan kepada kontribusi margin 1. "Kami harapkan kontribusi margin di Q4 akan membaik dan kita harapkan cukup untuk biayai operating aircraft yang dioperasikan."

Jadwal Persidangan PKPU Garuda Indonesia

Adapun untuk jadwal persidangan, Prasetio menjelaskan Garuda akan melaksanakan rapat dengan kreditur pertama dilakukan besok, yaitu Selasa 21 Desember 2021.

"Dalam rapat kreditur pertama ini kami berharap kreditur yang bisa kami hubungi bisa hadir mendengarkan mengapa garuda masuk di pkpu, harapan dalam proses pkpu, serta offer structure Garuda ke kreditur, vendor, supplier, bonds holders, sukuk holders, dan beberapa transaksi pasar modal, seperti efek beragun aset dapat diterima," tutur dia.

Selanjutnya, Prasetio berkata, hasil tagihan akan ditunggu oleh pengurus sampai dengan 5 Januari 2022. Lalu rapat kreditur untuk verifikasi pajak dan pencocokan piutang akan dilakukan 19 Januari 2022, sehingga Garuda bisa melakukan rekonsiliasi di luar pengadilan antara 6-15 Januari 2022.

"Rapat pembahasan terhadap perdamaian dan pemungutan suara melalui majelis permusyawaratan hakim, proses perdamaian atau perpanjangan akan ditetapkan 20 Januari 2022. Majelis hakim memutus apakah perdamaian dicapai kesepakatan atau perpanjangan PKPU akan ditetapkan 21 Januari 2022," tutup dia.