Gas PLTP Sorik Marapi 4 Kali Bocor, Komisi VII Usul Bikin Panja Audit PT SMGP

Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Foto: ANTARA

Komisi VII DPR memanggil Direksi PT Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP) untuk membahas kebocoran gas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang meracuni 21 warga Mandailing Natal, 24 April 2022 lalu.

Kasus kebocoran di PLTP Sorik Marapi bukan pertama terjadi. Sebelumnya, di proyek pengeboran ini, gas hirogen sulfida (H2S) juga sempat bocor pada 25 Januari 2021 yang menewaskan 5 warga dan pada 6 Maret 2022.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mengatakan kejadian berulang ini seharusnya tidak perlu ada jika manajemen mematuhi praktik Health, Security, and Environment (HSE) dalam pengeboran PLTP.

"Kalau istilah di kampung saya, hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali. Kalau sampai 4 kali ini saya tidak tahu keledai atau binatang apa?" kata Maman saat rapat dengan dengan PT SMGP, Senin (23/5).

Maman mengungkapkan, dia sudah mendapatkan laporan bahwa manajemen PT SMGP kerap kali mengabaikan praktik HSE dan standarisasi operasional. Sehingga kejadian kebocoran atau semburan gas H2S terjadi berulang kali.

Dia menambahkan, kejadian keracunan warga akibat proyek PLTP yang merupakan salah satu sumber energi baru terbarukan (EBT) bisa mengancam iklim investasi industri panas bumi seiring dengan upaya transisi energi pemerintah.

Dengan begitu, Maman pun meminta Komisi VII untuk mengusulkan dibentuknya panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) untuk mengaudit secara internal manajemen PT SMGP, atau jika perlu mencabut izin operasional PT SMGP.

"Jangan sampai hanya gara-gara urusan internal sembrono, saya cek 1 tahun sejak kejadian pertama, saya sudah tahu manajemen di dalam, kita ngerti, aspek HSE diabaikan semua, cost biaya ditekan semua, kita ngerti untuk cari keekonomian, tapi jangan sampai gini juga," kata Maman.

"Saya minta nanti diaudit, nanti kita bersepakat bentuk panja, kita minta waktu singkat saja 1 bulan untuk turun kita audit semua," ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir, membeberkan adanya kebobrokan manajemen PT SMGP, di mana ada kontraktor yang belum dibayar hingga kini. Hal tersebut bisa menjadi penyebab kesalahan teknis terjadi berulang kali.

"Banyak kontraktor pada enggak dibayarin, apa ini yang menjadi problem kerusakan ini. Ini laporan yang saya terima. Ini mungkin penyebabnya, tagihan mereka enggak dibayar," kata Nasir.

Dengan begitu, Nasir pun setuju usulan Maman untuk mengaudit internal PT SMGP dengan membuat panja untuk mencari titik permasalahan kebobrokan PT SMGP tersebut, yang bisa berimbas kepada pencabutan izin perusahaan.

"Kami sampaikan ini dihentikan atau cari kontraktor baru, kita minta ESDM cabut izin perusahaan dan cari investor baru. Saya juga setuju, kita buat badan sendiri untuk menangani proses-proses yang Dirjen (EBTKE) sendiri enggak paham proses pembangkit ini," tegasnya.

Muhammad Nasir dari Fraksi Demokrat. Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris menjelaskan penyebab kebocoran gas H2S yang meracuni 21 warga di sekitar PLTP Sorik Marapi. Hal tersebut imbas dari rusaknya sumur T11 karena proyek pengeboran sumur T12.

"Sumur T12 dan T11 ini bersebelahan jaraknya di kepala sumur itu kurang dari 10 meter. Pada saat pengeboran mencapai 370 meter terjadi benturan antara mata bor dari T12 mengenai badan sumur T11," jelasnya.

Saat itu, kata Harris, pihak teknisi sudah mengidentifikasi jarak pengeboran sumur T12 dengan sumur T11 hanya berjarak 3 meter saja dan dikhawatirkan ada tabrakan yang bisa menyebabkan kerusakan dan kebocoran dari sumur T11.

"Pengeboran pun mulai dilanjutkan sejak kedalaman 366 meter, ketika mencapai 370 meter, terjadi semburan liar atau blow out yang bermaterial fluida panas dan mengeluarkan gas H2S," lanjut Harris.