GEBER PK 2027: BI Dorong Ekosistem Pelindungan Konsumen Lebih Responsif dan Berkelanjutan

Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan ekosistem perlindungan konsumen melalui Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027. Upaya ini dilakukan untuk menghadirkan sistem pelindungan yang lebih efektif dan responsif dalam menghadapi berbagai risiko transaksi digital yang semakin berkembang.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan, penguatan perlindungan konsumen akan dilakukan melalui tiga pilar utama, yakni empowered consumers, stronger protection, dan collaborative action.
Melalui ketiga pilar tersebut, BI ingin meningkatkan pemberdayaan konsumen, memperkuat sistem perlindungan, serta mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
"Dari program GEBER PK melalui tiga pilar, empowered consumers, stronger protection, collaborative action, kita akan terus memperkuat pemberdayaan konsumen, menghadirkan perlindungan yang semakin efektif, dan membangun kolaborasi yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat," kata Filianingsih dalam agenda Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (16/11).
Menurutnya, tujuan akhir dari gerakan tersebut harus menciptakan masyarakat yang mampu bertransaksi secara aman dan berani memperjuangkan haknya sebagai konsumen.
Filianingsih menilai, edukasi kepada masyarakat memang penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital. Namun, konsumen yang memiliki pemahaman baik sekalipun tidak bisa menjadi satu-satunya lapisan pertahanan menghadapi kejahatan digital yang semakin canggih. Karena itu, penguatan perlindungan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kemampuan konsumen, efektivitas sistem perlindungan, hingga kolaborasi seluruh pihak terkait.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memulai upaya perlindungan dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, rekan kerja, dan komunitas. Salah satunya dengan menyebarluaskan pesan kehati-hatian dalam bertransaksi melalui slogan "Kalau Ragu, Stop Dulu".
Pesan tersebut diharapkan menjadi pengingat agar masyarakat tidak terburu-buru saat melakukan transaksi dan lebih mengutamakan keamanan dibandingkan kecepatan. Terlebih, perkembangan konektivitas pembayaran lintas negara juga diikuti dengan meningkatnya risiko kejahatan digital yang dapat menyasar pengguna layanan pembayaran.
Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono mengatakan, pelaksanaan GEBER PK ke depan akan diarahkan agar lebih berdampak. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat tidak cukup hanya memperbanyak sosialisasi, tetapi juga harus berfokus pada risiko yang relevan serta langkah penanganannya.
Dicky menilai, industri jasa keuangan harus mengambil peran lebih besar dalam melindungi konsumen karena menjadi lapisan pertahanan pertama (first line of defense).
Sementara itu, otoritas seperti BI dan OJK berperan sebagai lapisan pertahanan kedua (second line of defense). Adapun aparat penegak hukum menjadi lapisan ketiga ketika persoalan sudah masuk ke ranah hukum.
"GEBER kita akan lebih impactful. Bukan hanya lebih banyak edukasi, tetapi edukasi terhadap risiko yang relevan dan tentunya penanganannya.," ujar Dicky.
