Gerindra: Anggaran Alutsista Rp 1.700 T Masih Kurang, Harusnya Rp 3.500 T

Ilustrasi alutsista Indonesia. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad, menyebut anggaran alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) senilai Rp 1.769 triliun masih kurang. Seharusnya, kata dia, anggaran itu bisa mencapai Rp 3.500 triliun pada 2020-2024.

“Konsep alpahankam perlu dinaikkan, bukan hanya Rp 1.700 triliun, tapi Rp 3.500 triliun. Jadi tiga matra pertahanan diperkuat, dimodernisasi, di-upgrade kecanggihannya," ujar Kamrussamad saat rapat kerja dengan Bappenas, Rabu (9/6).

Sementara untuk skema pembiayaannya, dia menyerahkan hal itu ke pemerintah. Namun paling tidak, dia optimistis belanja alutsista itu bisa diwujudkan dalam sepuluh tahun ke depan.

"Skema pembiayaan tentu pak menteri yang bisa memikirkan sebagai jalan keluar. Bisa diwujudkan lima sampai sepuluh tahun lagi. Tapi sudah perencanaannya, termasuk pertahanan siber itu perlu dilakukan," jelasnya.

Tak hanya itu, Kamrussamad juga menilai rencana pemindahan ibu kota negara harus diikuti oleh kesiapan pertahanan dan keamanan nasional. Menurut dia, percuma ibu kota baru dibangun dengan infrastruktur yang megah, namun pertahanan dan keamanan Indonesia bobrok.

"Ada satu poin yang harus disinkronkan persiapan alat pertahanan dan keamanan kita. Jangan sampai IKN baru, design cantik, hebat, tapi pertahanan dan keamanannya enggak secanggih infrastrukturnya," pungkasnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menunaikan kewajiban ibadah zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Foto: Dok. BAZNAS

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga memastikan pihaknya tak mengetahui ada rencana pembelian alutsista atau alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) senilai Rp 1.769 triliun. Sebab menurutnya, jika memang rencana itu melalui skema pinjaman luar negeri, hal ini harus melalui Bappenas.

“Kalau itu dibiayai oleh pinjaman luar negeri, harus lewat Bappenas. Kan Bappenas tidak pernah tahu angka itu,” ujar Suharso.

Dia pun heran dengan beredarnya anggaran belanja alpalhankam yang beredar ke publik. Menurut Suharso, belanja alutsista merupakan rahasia negara.

“Dan saya tahu persis bahwa tidak mungkin belanja alutsista itu terbuka. Saya merasa heran ketika belanja alpalhankam bisa bocor ke mana-mana, itu rahasia negara. Itu membingungkan saya,” jelasnya.