GIMNI Bandingkan Tata Kelola Minyak Goreng RI-Malaysia: Kita Banyak Isu Politik

Pekerja mengangkat minyak goreng curah kemasan jirigen di Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (23/5/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Masyarakat terhitung sejak awal tahun ini direpotkan dengan persoalan minyak goreng. Dari yang harganya melejit hingga keberadaanya yang langka secara tak wajar.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga membandingkan tata kelola minyak goreng di Indonesia dengan Malaysia. Dia menyebut, di Malaysia lebih tertib aturan tidak seperti di Indonesia.

“Contoh di Malaysia, harga minyak goreng di sana 41 ringgit per 5 kg. Tapi pemerintah announce 30 ringgit, jalan tuh, enggak ribut,” kata Sahat pada webinar yang digelar Majalah Sawit Indonesia, Senin (1/8).

Dia menilai, di Malaysia setiap ritel punya sistem administrasi yang lengkap sehingga penjualan dan alur distribusi minyak goreng bisa lebih terkontrol.

“Kita termasuk masyarakat yang suka dengan regulasi yang tidak jelas supaya bisa bermain di situ. Kelompok juga semua bermain di situ, mendekati Presiden semua bilang isu sana, isu sini,” kata dia.

Sahat mengatakan pihaknya sangat mendukung tata kelola minyak goreng yang saat ini berjalan di Kementerian Perindustrian yakni melalui program SIMIRAH. Dia menilai dengan sistem seperti itu alur distribusi minyak goreng bisa diawasi dengan baik.

Dia mengatakan, untuk menjaga pasokan minyak goreng yang terjangkau dan tersedia di seluruh Indonesia pemegang kendalinya adalah di pemerintah karena swasta tidak punya kapasitas untuk hal tersebut.

Untuk itu menurutnya perlu perusahaan pemerintah seperti Bulog dan ID FOOD dilibatkan dalam penyaluran minyak goreng.

“Mereka kenapa enggak ditugaskan. Padahal minyak goreng rakyat itu masuk daripada 11 komoditi strategis Indonesia. Tapi saya lihat-lihat ada persoalan politik di belakang ini. Kalau sudah dicampur aduk bisnis dengan politik, susah,” tandasnya.