Gubernur BI Beberkan Tantangan Terbitkan Instrumen Moneter Syariah

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam acara ISEF 2024 di JCC Senayan, Rabu (30/10/2024). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI), Perry Warjiyo, mengungkapkan tantangan yang dihadapi BI dalam menerbitkan instrumen moneter berbasis syariah. Dia menyoroti keterbatasan underlying yang menjadi faktor utama BI kesulitan memperkenalkan instrumen sukuk di pasar uang.

“Instrumen moneter kita punya SRBI yang mana itu konvensional, so many yang kita issue hampir Rp 900 triliun. Tapi kita juga issue the same monetary instrument based on islamic sukuk tapi kita tidak punya underlying-nya,” kata Perry dalam acara ISEF 2024, Kamis (31/10).

Menurutnya, BI tidak bisa mengeluarkan lebih banyak instrumen sukuk tanpa adanya underlying yang memadai. Saat ini, underlying yang tersedia sangat terbatas, misalnya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Perry menjelaskan tidak ada corporate sukuk yang sesuai dengan kriteria instrumen moneter BI.

“Bagaimana kita issue instrumen moneter tidak ada underlying, kita sangat terbatas apa yang disebut SBSN tidak ada corporate sukuk yang cocok dengan kriteria. Ini kenapa kita kesulitan memperkenalkan di money market,” ungkap Perry.

Di tengah keterbatasan underlying sukuk, Perry menekankan pentingnya digitalisasi sebagai solusi. Menurutnya, digitalisasi akan menciptakan lebih banyak inovasi produk dan memungkinkan akses yang lebih luas ke instrumen keuangan, termasuk instrumen berbasis syariah.

Perry mengatakan digitalisasi tidak hanya memperkenalkan inovasi produk, tetapi juga akan mengintegrasikan layanan keuangan secara keseluruhan.

"Digitalisasi juga membuat integrated financial services bank still there tapi financial services will be integrated to digitalisasi,” ujar Perry.

Salah satu poin utama yang disampaikan Perry adalah tentang integrasi layanan keuangan. Menurutnya, di masa depan, layanan keuangan tidak lagi berfokus pada institusi, melainkan pada integrasi layanan yang mencakup berbagai sektor. Mulai dari perbankan komersial hingga institusi keuangan nonbank, seperti takaful (asuransi syariah) dan institusi keuangan sosial.

Perry menekankan integrasi layanan keuangan ini akan semakin penting seiring dengan digitalisasi yang semakin pesat.

"Ini yang membuat tidur saya setiap malam semakin sulit. Tidak hanya memikirkan inovasi, digitalisasi, layanan keuangan yang terintegrasi, tetapi sebagai gubernur bank sentral, bagaimana saya bisa membuat kebijakan untuk menciptakan itu semua,” kata Perry.

Perry menuturkan salah satu kebijakan yang menjadi perhatian utama adalah pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing (valas) berbasis syariah. Namun, tantangan besar tetap pada kurangnya underlying untuk mendukung penerbitan instrumen sukuk lebih lanjut.

“Kami memiliki kekuatan untuk melakukan digitalisasi, namun tidak ada produknya,” tutur Perry.