Gubernur BI Buka Peluang Turunkan Suku Bunga Acuan Lagi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyimak pertanyaan wartawan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (16/10/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Gubernur Bank Indonesia (BI) atau Gubernur BI Perry Warjiyo membuka peluang BI akan menurunkan suku bunga acuan lagi. Perry mengatakan keputusan penurunan BI Rate itu mempertimbangkan dinamika data dependen yang ada.

“Kami terus mencermati ruang gerak bagaimana nanti bisa penurunan suku bunga, tentu saja dengan melihat dinamika data dependen yang ada,” kata Perry dalam sambutannya di acara Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia yang disiarkan melalui YouTube BI, Rabu (22/1).

BI sebelumnya menurunkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin dari 6 persen menjadi 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Januari 2025.

Perry mengungkap, alasan penurunan suku bunga ini dikarenakan perlunya upaya BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di samping rendahnya tingkat inflasi Indonesia saat ini.

Lebih lanjut Perry menjelaskan, upaya melihat peluang penurunan suku bunga dilakukan untuk memastikan arah kebijakan BI terus diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, BI juga berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan dolar AS yang terus kuat.

“Komitmen kami untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar, baik melalui intervensi di pasar spot, kemudian juga di forward maupun pembelian SBN (Surat Berharga Negara) dari pasar,” jelasnya.

Hal ini dilakukan seiring dengan upaya meningkatkan likuiditas bagi perbankan untuk menyalurkan kredit. “Termasuk kebijakan insentif likuiditas makro brasil ke sektor-sektor prioritas. Rp 295 triliun kami sudah salurkan kepada perbankan untuk sektor-sektor prioritas,” imbuhnya.

Selain itu, untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan perekonomian nasional, Perry mengeklaim kebijakan BI terus diarahkan untuk digitalisasi di bidang ekonomi keuangan mikro juga untuk transaksi keuangan pemerintah.

“Dan kebijakan-kebijakan yang lain, moneternya pro stability and growth tapi makro berhasil, sistem pembayaran, pendalaman pasar, UMKM, inklusi adalah pro growth,” jelasnya.