Gubernur BI: Instrumen SRBI Bantu Stabilkan Rupiah

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kanan) dan Deputi Gubernur Doni P Joewono (kiri) menyampaikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (18/12/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 892,90 triliun hingga 17 Februari 2025. Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) sebesar USD 3,03 miliar, dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) sebesar USD587 juta.

"Hingga 17 Februari 2025, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat Rp 892,90 triliun, USD 3,03 miliar, dan USD 587 juta," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI, Rabu (19/2).

Perry mengatakan, penerbitan SRBI telah mendukung aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Kepemilikan nonresiden dalam SRBI per tanggal 17 Februari 2025 mencapai Rp 225,35 triliun atau 25,24 persen dari total outstanding,

"Implementasi dealer utama (primary dealer) sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi," kata Perry.

Petugas menghitung uang pecahan dolar AS di Bank Mandiri, Jakarta, Jumat (11/10/2024). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Di samping itu, Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat operasi moneter dan sekaligus sinergi erat dengan kebijakan fiskal Pemerintah.

Hingga 17 Februari 2025, Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar Rp 32,46 triliun, yaitu melalui pasar sekunder sebesar Rp 19,46 triliun dan pasar primer sebesar Rp 12,99 triliun.

Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro-market untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas, mendorong aliran masuk modal asing, berkoordinasi erat dengan kebijakan fiskal pemerintah.​