Gubernur BI Sebut Stabilitas Makroekonomi Alasan Fitch Pertahankan Peringkat RI

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan sambutan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah dinilai relatif baik. Ini membuat Lembaga pemeringkat Fitch kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB (satu tingkat di atas level terendah investment grade) dengan outlook stabil pada 15 Maret 2024.

Stabilitas ekonomi ini didukung dengan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran dan rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang rendah.

Pertumbuhan ekonomi pada 2025 diperkirakan terakselerasi didorong oleh ekspektasi keberlanjutan kebijakan pasca-Pemilu 2024 serta kebijakan moneter dan fiskal yang mendukung stabilitas makroekonomi.

Dari sisi eksternal, sejumlah indikator seperti transaksi berjalan menunjukkan perbaikan dibandingkan sebelum pandemi, serta Penanaman Modal Asing (PMA) yang meningkat didukung kelanjutan aktivitas hilirisasi.

Bank Indonesia (BI) menilai hal ini menunjukkan stabilitas makroekonomi terjaga dengan baik. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, Afirmasi rating Indonesia pada peringkat BBB dengan outlook stabil menunjukkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga pasca-pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kepercayaan dunia internasional ini didukung oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (16/3).

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan keuangan.

"Termasuk melalui penyesuaian lebih lanjut stance kebijakan, serta terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Perry.

Dalam laporannya, Fitch menilai ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 4,9 persen pada 2024 didukung oleh konsumsi domestik dan investasi yang solid, di tengah pelemahan ekspor sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Pasca-Pemilu 2024, Fitch memperkirakan implementasi kebijakan struktural seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara, kebijakan hilirisasi komoditas, dan pengembangan industri kendaraan listrik akan terus berlanjut.

Kebijakan moneter dan fiskal yang diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi juga turut mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen pada 2025.

Di sisi eksternal, Fitch memperkirakan transaksi berjalan akan mencatat defisit sebesar 1,0 persen pada 2024 dan 1,8 persen pada 2025 seiring pelemahan ekonomi global dan penurunan harga komoditas.

PMA diperkirakan meningkat didukung kelanjutan aktivitas hilirisasi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap ekspor komoditas dan mendorong peningkatan ekspor manufaktur. Dalam jangka menengah, keberlanjutan kebijakan hilirisasi diharapkan dapat mengurangi kerentanan sektor eksternal melalui peningkatan ekspor manufaktur dan peningkatan PMA.

Terkait perkembangan harga, inflasi pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 2,7 persen dan 3,0 persen masing-masing pada tahun 2024 dan 2025, masih berada pada kisaran sasaran 2,5 persen+1 persen.

Fitch menilai kebijakan fiskal yang berhati-hati terus berlanjut dengan defisit fiskal diperkirakan sebesar 2,5 persen-2,9 persen pada tahun 2024-2025, tetap terjaga di bawah 3 persen dari PDB.

Keyakinan tersebut didasari oleh rekam jejak dukungan politik untuk memastikan kredibilitas kebijakan fiskal. Dalam jangka menengah, risiko fiskal berpotensi meningkat terkait dengan ketidakpastian program belanja Pemerintah, meskipun disertai dengan rencana peningkatan signifikan rasio penerimaan terhadap PDB yang diharapkan dapat memperbaiki struktur APBN Pemerintah.