Haedar Nashir Soal Konsesi Tambang: Jangan Underestimate Muhammadiyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat di Fisipol UGM, Selasa (23/4). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, berbicara mengenai tawaran yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang.

Dia menekankan program tersebut adalah sebagaimana umumnya program usaha yang diberikan pemerintah dalam bidang usaha yang selama ini dikelola hanya oleh konglomerat.

"Saya pikir masyarakat perlu diajak untuk lebih memahami persoalan tambang itu, bahwa ini program sebagaimana program pada umumnya, yakni di bidang usaha, di bidang bisnis, yang mungkin berbeda itu selama ini dikuasai oleh mereka yang disebut dengan konglomerat, bergeser ke formal," kata Haedar kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Haedar menegaskan agar tidak meremehkan Muhammadiyah dalam mengelola tambang. Menurut dia, Muhammadiyah sudah dapat membangun lembaga pendidikan hingga usaha yang baik. Sehingga Haedar optimistis Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik.

"Tapi jangan underestimate gitu kan, kami Muhammadiyah itu kan juga bisa bangun sekolah, lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit, dan usaha bisa bikin hotel. Bisa InsyaAllah, bisa juga menjalankan program-program berskala besar," terang dia.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menyampaikan kotbah Idul Fitri 1445 H di Yogyakarta Rabu (10/4/2024). Foto: Dok. Istimewa

Lebih jauh, dia menuturkan bahwa Muhammadiyah selama ini konsen terhadap isu lingkungan. Bahkan, ia mengeklaim bahwa Muhammadiyah merupakan satu-satunya ormas yang memiliki pusat mitigasi perubahan iklim.

"Yang kedua, lingkungan. Saya pikir ini konsen kita semua. Muhammadiyah selalu konsen ke situ, bahkan di Milad 2011 kemarin, 2023 kemarin, itu kita ngangkat soal climate change. Bahkan kita punya Muhammadiyah Climate Center. Satu-satunya ormas yang punya lembaga untuk antisipasi terhadap perubahan iklim dengan segala dampak lingkungannya yang dahsyat," pungkasnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Keputusan ini disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah selama dua hari di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Kabupaten Sleman, Minggu (28/7).

Konsolidasi ini mempertemukan pimpinan pusat dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di seluruh daerah.

"Setelah menganalisis, menerima masukan, kajian, dan pandangan akademisi, ahli lingkungan hidup, majelis, serta pandangan anggota PP Muhammadiyah, rapat pleno Muhammadiyah13 juli 2024 di kantor Jakarta, memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai PP 25/2024," katanya dalam konferensi pers.