Hal-hal yang Perlu Diketahui soal Larangan Ekspor Nikel
PerbesarPemerintah sepakat mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel mulai awal tahun depan. Dengan begitu, segala bentuk ekspor komoditas mentah ini hanya bisa dilakukan hingga 31 Desember 2019.
Berikut kumparan rangkum hal-hal yang perlu diketahui soal larangan ekspor nikel:
1. Pelarangan Ekspor Nikel Dipercepat
Pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Jadwal ini lebih cepat dua tahun dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang memperbolehkan ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen hingga 2022.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengungkapkan beberapa alasan pemerintah mempercepat larangan ekspor bijih nikel.
Pertama, cadangan nikel nasional yang sudah diekspor sangat besar. Sementara cadangan bijih nikel di Indonesia yang bisa ditambang tinggal sekitar 700 juta ton lagi yang diperkirakan hanya bisa bertahan 7-8 sampai tahun lagi.
Memang untuk cadangan terkira nikel masih 2,8 miliar ton. Tapi itu juga harus dieksplorasi lagi agar terbukti. Sehingga dengan jumlah cadangan tersebut, pemerintah harus berpikir sampai berapa lama lagi memberikan izin ekspor.
2. Ada 36 Smelter Siap Olah Nikel dalam Negeri
Pemerintah menyatakan, dengan pelarangan ekspor nikel yang dipercepat ini, smelter dalam negeri siap menampung dan memurnikannya.
Saat ini ada 36 smelter di Indonesia, 11 di antaranya sudah dibangun dan siap beroperasi, sementara 25 smelter lainnya masih tahap pembangunan.
"Kapasitas input untuk smelter yang terbangun bisa (mengolah) 81 juta ton hingga 2022," kata Bambang Gatot.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari 2017 hingga Juli 2019, kuota bijih nikel yang diekspor mencapai 76,2 juta ton. Akan tetapi realisasinya jauh di bawah itu, yakni hanya mencapai 38,2 juta ton ton.
Rinciannya, kuota ekspor 2017 sebanyak 24,6 juta ton dan realisasi hanya 4,9 juta ton. Pada 2018, kuota ekspor 28,0 juta ton, realisasinya hanya 20,0 juta ton. Pada Juli 2019, kuota 23,6 juta ton dan realisasinya hanya 13,2 juta ton.
Dengan realisasi ekspor nikel yang jauh dari kuota, Bambang mengatakan, sebaiknya memang bijih tersebut diolah di dalam negeri. Kata dia, smelter yang ada di Indonesia sudah banyak yang terbangun dan siap memurnikan bahan baku tersebut.
3. Untuk Kembangkan Baterai Kendaraan Listrik
Keputusan pemerintah ini disambut baik Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I). Pendiri AP3I Jonatan Handojo mengatakan, smelter-smelter di dalam negeri sudah bisa mengolah nikel berkadar rendah. Menurut data AP3I, di dalam negeri sudah ada 15 smelter nikel yang beroperasi.
"Sekarang yang sudah siap 15 smelter nikel. Nikel kadar rendah sudah bisa diolah oleh smelter yang (teknologinya) blast furnace. Bahkan bisa mengolah sampai nikel yang kadarnya hanya 1,2 persen. Kalau smelter yang electric furnace, memang harus bijih nikel dengan kadar di atas 1,8 persen," ujar Handojo kepada kumparan, Selasa (3/9).
Ia menuturkan, bijih nikel berkadar rendah adalah bahan baku penting baterai lithium untuk mobil listrik. Harganya sangat mahal. Dengan pelarangan ekspor nikel, sangat terbuka peluang bagi Indonesia masuk ke industri baterai mobil listrik.
Dari komponen mobil listrik, yang paling mahal adalah baterainya. Mobil Tesla harganya Rp 2 miliar, itu Rp 700 juta adalah baterainya. Bijih nikel kadar rendah itu bisa jadi bahan baku baterai mobil listrik Tesla, yaitu nickel metal hydride.
"Nickel metal hydride itu 70 persennya nikel, kobalt. Siapa yang tidak tertarik?" ungkap Handojo.
4. Ada 4 Perusahaan yang Berminat Kembangkan Nikel
Kementerian ESDM menyebut saat ini sudah ada empat perusahaan yang berminat mengembangkan fasilitas pemurnian dengan teknologi hydrometalurgi. Pertama, Huayue Bahodopi di IMIP Industrial Park, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dengan kapasitas input 11 juta ton bijih nikel per tahun.
Kapasitas output-nya mencapai 60.000 ton nikel per tahun dan 7.800 ton cobalt. Kedua material ini merupakan bahan baku baterai kendaraan listrik. Nilai investasi dari proyek ini sebesar USD 1,28 miliar yang dijadwalkan mulai kontruksi pada 2020 dan rampung pada 2021.
Kedua, PT QMB New Energy Material yang berlokasi di Bahodopi IMIP Industrial Park, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Proyek pemurnian ini bakal memiliki kapasitas input sebesar 5 juta ton bijih nikel per tahun, kapasitas output 50.000 ton nikel per tahun, dan 4.000 ton cobalt per tahun dengan nilai investasi USD 998,47 juta.
Ketiga, PT Harita Prima Abadi Mineral atas nama PT Halmahera Persada Lygend (PT HPL) dengan salah satu pemilik saham Harita Group yakni PT Trimegah Bangun Persada.
Kapasitas input-nya 8,3 juta ton nikel per tahun dan output-nya 278.534 ton dalam bentuk MPH, nikel sulfat, dan cobalt sulfat. Investasi USD 10,61 miliar.
Keempat, PT Smelter Nikel Indonesia yang memiliki kapasitas input 2,4 juta ton bijih nikel per tahun dan kapasitas output 76.500 ton dalam bentuk MPH, nikel sulfat, dan cobalt sulfat.