Bisnis
·
4 Agustus 2021 14:03
·
waktu baca 2 menit

Hanya 20 Negara Lolos dari Middle Income Trap, Bagaimana dengan Indonesia?

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Hanya 20 Negara Lolos dari Middle Income Trap, Bagaimana dengan Indonesia? (1277488)
searchPerbesar
Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Indonesia saat ini dihadapkan dengan kemungkinan terperosok pada jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini bisa membuat Indonesia sulit untuk naik kelas menjadi negara maju atau berpenghasilan tinggi (high income country).
ADVERTISEMENT
Menurut Sri Mulyani, jebakan tersebut benar adanya sebab dari 190 negara, hanya kurang dari 20 negara yang berhasil lolos dari middle income trap.
“Indonesia sekarang middle income country. Dan kita tahu di dalam pengalaman lebih dari 190 negara di dunia, mayoritas mereka berhenti di middle income country. Artinya ada fenomena yang disebut middle income trap. Kurang dari 20 negara yang berhasil menembus middle income trap. Ini adalah tantangan nyata,” ujar Sri Mulyani dalam Webinar 50 Tahun Nalar Ajar Terusan Budi: CSIS dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia 2045, Rabu (4/8).
Menurut Sri Mulyani ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu negara bisa lolos dari jebakan middle income country. Salah satu yang paling mendasar adalah soal sumber daya manusia (SDM). Sri Mulyani menyebut, kualitas SDM memiliki andil yang besar agar suatu negara bisa menjadi negara maju.
ADVERTISEMENT
“Negara yang mampu menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas SDM adalah negara yang identik dengan terus meningkatkan produktivitas inovasi. Dan itu adalah kunci untuk naik menjadi high income country,” ujarnya.
Hanya 20 Negara Lolos dari Middle Income Trap, Bagaimana dengan Indonesia? (1277489)
searchPerbesar
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Kualitas SDM ini juga berbanding lurus dengan pendidikan dan kesehatan. Artinya jika suatu negara ingin rakyatnya berkualitas, maka negara harus menjamin terselenggaranya pendidikan yang layak dan tersedianya layanan kesehatan yang mumpuni. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan jaminan sosial agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan haknya untuk mengakses pendidikan dan kesehatan.
Sri Mulyani pun menyatakan bahwa pemerintah Indonesia juga fokus pada upaya peningkatan kualitas SDM. Buktinya pemerintah secara disiplin selalu mengalokasikan 20 persen dana APBN untuk sektor pendidikan. Menurut Sri Mulyani dalam beberapa tahun terakhir, anggaran pendidikan telah mencapai Rp 500 triliun.
ADVERTISEMENT
Sedangkan untuk sektor kesehatan, selama pandemi pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 214,95 triliun. Bahkan angka tersebut diprediksi bakal tembus di atas Rp 300 triliun. Kemudian untuk jaminan sosial, anggarannya mencapai 186,64 triliun.
Namun di sisi lain Sri Mulyani menyadari bahwa anggaran yang besar ini tidak serta merta menyelesaikan permasalahan SDM. Perlu komitmen dan gerak nyata untuk mewujudkan SDM yang berkualitas sehingga bisa membawa Indonesia menjadi negara maju.
“Mestinya kita tidak berhenti dengan mengatakan anggarannya banyak dan itu dijamin menyelesaikan masalah. Ternyata tidak. Maka kita perlu sebagai suatu bangsa bahwa komitmen konstitusi 20 persen bisa diterjemahkan dalam kualitas pendidikan yang menghasilkan SDM produktif, inovatif, berkarakter, bermanfaat dan membawa Indonesia adil dan makmur,” tutupnya.
ADVERTISEMENT