Harga Beras Tinggi, Ombudsman Minta Bapanas Cabut HET untuk Sementara

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Kantor Ombudsman Jakarta, Senin (18/9/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Ombudsman menyarankan Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dan premium sementara guna persediaan pasokan beras di pasar aman dan harga beras dapat turun.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mencermati harga beras medium dan premium selalu di atas HET hingga saat ini. Menurutnya, belum ada penurunan harga beras sejak adanya upaya intervensi dari pemerintah melalui bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Kita agak bingung, harga yang dibentuk karena HET atau bukan. Jadi buat apa kita menerbitkan suatu kebijakan toh harga (beras) di atas HET? Apakah harga dipengaruhi HET atau karena suplai demand?,” kata Yeka di Kantor Ombudsman Jakarta, Senin (18/9).

Yeka meminta penegak hukum agar tidak keliru membuat patokan HET beras. Ia berharap HET tidak menjadi pemicu menjerat para pelaku usaha sehingga penyaluran suplai beras tidak berjalan lancar.

“Buktinya dalam beberapa pekan lalu ada supermarket yang membatasi penjualan, bahaya karena bisa menyebabkan panic buying. Buktinya HET tidak terjadi. Lagipula harga bahan baku sudah tinggi, kalau dipaksakan itu bisa menghambat barang ada di pasar,” ujarnya.

Ombudsman melaporkan harga beras premium sudah melebihi HET sejak November 2022. Pelaku pasar tradisional juga sudah tidak memberlakukan HET, karena harga beras masih di atas HET.

“Jadi rezim HET hanya berlaku di pasar modern, even di pasar modern enggak berlaku. Mau enggak melakukan penindakan? Gimana caranya mau melakukan penindakan terhadap ratusan ribu toko warung se-republik Indonesia, masa gitu cara mengawasinya, kan ada yang aneh dari HET itu,” tuturnya.

Yeka mengatakan inti permasalahan HET terletak pada suplai dan permintaan beras. Artinya, apabila suplai beras banyak sehingga harga bisa turun. Namun jika suplai sedikit, harga beras akan naik.

“Sekarang posisinya kita sepakat nanti kita lihat ini persoalan produksi. Buat apa kita pakai HET gitu karena persoalannya produksi,” tambah Yeka.