Harga LPG 12 Kg Melambung, Kemenkeu Waspadai Imbasnya ke Anggaran Subsidi

Petugas membawa gas tabung elpiji non subsidi di salah satu agen LPG Nonsubsidi di Jalan Emong, Lengkong, Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/12/2021). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO

Harga LPG nonsubsidi naik menjadi Rp 15.500 per kilogram (kg) sejak Minggu (27/2), dari sebelumnya Rp 13.500 per kg. Kenaikan terjadi karena mengikuti perkembangan terkini dari industri migas yang juga naik.

Meski demikian, harga LPG nonsubsidi di tingkat pengecer juga makin mahal. Hal ini dikhawatirkan membuat masyarakat beralih menggunakan LPG subsidi 3 kg atau gas melon.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatawarta meminta masyarakat untuk tidak reaktif beralih ke gas melon. Namun menurutnya, pemerintah tetap mencermati perkembangan situasi dan mewaspadai anggaran subsidi energi.

“Tidak perlu reaktif, walaupun harus tetap waspada,” ujar Isa kepada kumparan, Kamis (3/3).

Dalam postur APBN 2022, alokasi subsidi energi sebesar Rp 206 triliun, terdiri dari nilai subsidi BBM dan LPG 3 kg mencapai Rp 134 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp 72 triliun. Realisasi subsidi energi per Januari 2020 bahkan menyentuh Rp 10 triliun, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 2,3 triliun.

Jika makin banyak masyarakat beralih ke gas subsidi, belanja subsidi energi diperkirakan akan membengkak di tahun ini. Namun Isa memastikan, pihaknya akan terus mewaspadai dan mencermati perkembangan yang ada.

"Kami terus mencermati perkembangan situasi. Anggaran besaran subsidi sendiri dihitung berdasarkan rata-rata harga gas sepanjang tahun," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah perlu menambah anggaran subsidi energi. Apalagi harga migas terus meningkat saat ini.

“Lonjakan subsidi energi diperkirakan menyentuh kisaran Rp 180-211 triliun. Kenaikan tersebut didorong bukan hanya soal LPG, namun juga harga minyak mentah yang meningkat 58 persen dibanding asumsi di APBN 2022, BBM subsidi dan tarif dasar listrik,” ujar Bhima.

Ia pun meminta pemerintah untuk terus menjaga stabilitas harga. “APBN segera melakukan perubahan fungsi makro harga minyak dan nilai tukar rupiah. Besaran subsidi energi harus ditambah,” ujarnya.