Harga LPG 12 Kg Naik, Masyarakat Dikhawatirkan Beralih ke Gas Subsidi

Pekerja mengecek pasokan tabung gas LPG 3Kg. Foto: antarafoto

Kenaikan harga komoditas energi selama tahun 2021 membuat PT Pertamina menaikkan harga LPG 12 kg atau nonsubsidi pada Minggu (27/2).

PT Pertamina resmi menaikkan harga gas LPG nonsubsidi rumah tangga untuk jenis Bright Gas 5,5 kg, Bright Gas 12 kg, dan elpiji 12 kg. Harga LPG non subsidi kembali naik menjadi Rp 15.000 per kg.

Kenaikan gas nonsubsidi tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat beralih ke gas subsidi 3 kg alias gas melon. Jika hal ini terjadi, anggaran subsidi energi pun diperkirakan akan membengkak.

Pemerintah menganggarkan subsidi untuk BBM dan LPG 3 kg pada 2022 sebesar Rp 134 triliun. Realisasi subsidi energi bulan Januari lalu bahkan menyentuh Rp 10 T, naik Rp 2,3 triliun daripada Januari 2021.

Melihat kondisi tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut perlunya penambahan subsidi energi. Penyebabnya bukan hanya harga energi global yang meningkat, namun Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia (APBN) tidak mencukupi.

“Lonjakan subsidi energi diperkirakan menyentuh kisaran Rp 180-211 Triliun. Kenaikan tersebut didorong bukan hanya soal LPG, namun juga harga minyak mentah yang meningkat 58 persen dibanding asumsi di APBN 2022, BBM subsidi dan tarif dasar listrik,” ujar Bhima saat dihubungi kumparan, Kamis (3/3).

Bhima meminta pemerintah untuk terus menjaga stabilitas harga. “APBN segera melakukan perubahan fungsi makro harga minyak dan nilai tukar rupiah. Besaran subsidi energi harus ditambah,” ujarnya.

Di sisi lain, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy juga menilai perlu adanya penambahan anggaran belanja subsidi energi. Sebab menurutnya, sektor energi akan terus meningkat di tahun ini.

“Memang ada peluang penambahan anggaran subsidi, tapi faktor pendorongnya lebih kepada kenaikan harga energi global yang akan berdampak ke harga energi domestik. Jadi defisit anggaran bukan karena orang migrasi menggunakan LPG subsidi, tapi karena harga energi,” ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, yang tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan LPG Subsidi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok yang berhak. Dengan skema distribusi LPG yang terbuka, Yusuf menyarankan pemerintah membagikan kartu ke kelompok berhak menerima subsidi.