Harga LPG Nonsubsidi Naik, Waspada Oknum Oplos Gas 3 Kg

Bright Gas 5,5 Kg. Foto: Pertamina

PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga Liquefield Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi sejak akhir Februari lalu. Untuk LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg kini dibanderol seharga kisaran Rp 15.500 per kg. Sementara untuk LPG 3 kg (melon) tak mengalami penyesuaian harga.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institue Komaidi Notonegoro mengatakan kondisi ini bisa dimanfaatkan pedagang nakal dengan mengoplos gas LPG untuk mendapat untung lebih.

“Justru yang perlu diantisipasi adalah oknum pedagang yang berpeluang mengoplos memindahkan dari (LPG) subsidi ke nonsubsidi,” kata Komaidi kepada kumparan, Selasa (8/3).

Menurutnya, kendati Gas LPG subsidi lebih murah, konsumen kemungkinan besar tidak akan beralih ke LPG subsidi karena karakteristik konsumennya berbeda, selain itu juga dari kebutuhan mereka pun tak sama.

“Kalau konsumen pindah langsung, jika pun ada saya kira tidak banyak. Konsumen nonsubsidi umumnya industri dan rumah tangga kelas menengah atas. Mereka tidak akan dengan mudah pindah ke LPG subsidi yang dalam tingkatan tertentu ada keterbatasan, misalnya harus sering isi,” jelasnya.

Berbeda dengan Komaidi, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan justru menganggap dengan adanya lonjakan harga LPG nonsubsidi ini membuat banyak konsumen yang beralih ke LPG melon. Oleh sebab itu ia mengusulkan agar pemerintah memberlakukan distribusi LPG subsidi secara tertutup atau dibatasi.

“Terkait dengan distribusi LPG 3 kg, saya kira sudah saatnya pemerintah melakukan distribusi LPG secara tertutup. Hal ini diperlukan untuk memastikan lPG 3 kg ini tepat sasaran. Karena saat ini, 65 persen pengguna LPG 3 kg tidak tepat sasaran,” kata Mamit.

Distribusi gas LPG 3 kg di Tasikmalaya. Foto: Pertamina

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menilai saat ini pemerintah perlu menyusun program subsidi tertutup untuk LPG 3 kg. Hal itu perlu diambil agar distribusi LPG subsidi bisa tepat sasaran, terlebih lagi juga bisa menghemat anggaran belanja subsidi.

“Agar anggaran subsidi tak membengkak, pemerintah harus kembali mengingatkan dan mengedukasi kepada masyarakat bahwa LPG 3 kg adalah khusus untuk masyarakat tidak mampu. Bagi masyarakat mampu tidak berhak menikmati subsidi tersebut,” kata Nasir kepada kumparan.

“Selain itu yang dapat didorong adalah rencana program subsidi tertutup sehingga LPG 3 kg ke depannya dapat lebih tepat sasaran,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Nasir juga menawarkan solusi lain yang bisa diambil pemerintah, yakni dengan memanfaatkan energi baru terbarukan.

“Di samping itu, alternatif untuk sumber energi akan lebih bervariasi, di samping kompor listrik, gas alam dan ada juga DME (Dimetil Eter),” pungkasnya.