Harga Minyak Meroket Akibat Konflik Timur Tengah, ESDM Beberkan Dampaknya ke RI

Ilustrasi kilang minyak Foto: Reuters/Todd Korol

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memantau perkembangan harga minyak dunia yang semakin melonjak akibat konflik di timur tengah semakin memanas.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent berjangka ditutup naik USD 3,72 atau 5,03 persen menjadi USD 77,62 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup naik USD 3,61 atau 5,15 persen menjadi USD 73,71 per barel

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan harga minyak dunia telah bergejolak sudah cukup panjang. Tentunya, harga minyak sangat sensitif terhadap ketegangan geopolitik.

"Harga minyak bergejolak itu kan gak hari-hari ini. Sudah cukup panjang ya. Harga minyak itu sangat sensitif terhadap geopolitik. Gak sekadar kayak komoditas biasa itu hanya terkait supply demand," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (4/10).

Menurutnya, saat ini belum terjadi kelangkaan pasokan minyak. Namun harga minyak berpotensi naik karena adanya isu potensi gangguan pasokan.

"Tapi kalau minyak itu belum terjadi shorted aja Isu aja udah menjadi mengkhawatirkan akan kurang pasok. Jadi ya gimana ya, perilakunya seperti itu," kata Agus.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sedang mengkaji supaya penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Ilustrasi Pengeboran Migas Pertamina. Foto: Dok. Istimewa

"Pak menteri juga udah jelas menyampaikan bahwa ini sedang melakukan kajian agar benar-benar BBM yang bersubsidi itu tepat sasaran," kata Agus.

Agus mengungkapkan, Menteri ESDM ingin diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Menteri ESDM juga masih mengkaji kriteria masyarakat yang seharusnya masih berhak membeli BBM subsidi.

"Ditentukan siapa sih yang berhak sesuai dengan kemampuan ekonomi dan berapa sih mereka tuh kalau dengan tingkat seperti itu konsumsinya berapa. Itu yang sedang dikaji biar nanti pelaksanaannya," ungkapnya.

Sementara untuk implementasi kriteria pengguna BBM subsidi, Agus menyebut kemungkinan tidak akan diterapkan di era pemerintahan Presiden Jokowi.

"Kan udah gak ada rapat-rapat ya rapat-rapatnya kan udah yang lain," ujarnya.