Hashim: Konglomerat Dilarang Garap Program Rumah dan Apartemen Prabowo-Gibran

Ketua Dewan Pembina Rejo Pro Gibran, Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Umum Rejo Pro Gibran Milenial, Maulidan Isbar dalam acara Pesta MillenialZ Rejo Pro Gibran di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2023). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, meminta agar program perumahan di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, tidak digarap konglomerat.

Adik Prabowo itu mengatakan, pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahunnya.

Hashim menegaskan bahwa proyek perumahaan tersebut akan dipercayakan kepada UMKM, koperasi, dan BUMDES. Hal ini, menurut dia, bertujuan untuk menciptakan kelas menengah baru yang saat ini berkurang 9 juta orang.

"Perusahaan kontraktor, konglomerat, dilarang untuk masuk ke bidang ini," tegas Hashim di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).

"Prabowo-Gibran ingin kembangkan dan ingin membesarkan kelas menengah kita, dan ini akan dari UMKM, BUMDES, ini akan jadi salah satu penggerak," imbuh Hashim.

Hashim mengungkapkan, Prabowo sudah menetapkan target jangka panjang dari program perumahan adalah 30 juta unit rumah dan apartemen selama 10 tahun. Menurut data Bank Tabungan Negara (BTN), saat ini ada 10-11 juta keluarga masih menunggu perumahan layak.

KPR Subsidi Perumahan FLPP Villa Gold Ijen di Banyuwangi, Jumat (4/11/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Sementara itu, masih ada 27 juta rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di Indonesia. Dengan begitu, dia menyebutkan total ada sekitar 37 juta rumah atau apartemen yang akan dibangun.

"Itu adalah tantangan dan itu adalah target Pak Prabowo ya, dia ingin membangun sama dia setelah menjadi presiden, Insyallah bisa dua periode, dia bisa bangun sampe 30 juta," katanya.

Hashim mengaku ditunjuk sebagai Kepala Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan sejak 4 bulan lalu, tugasnya adalah berdiskusi dengan para pemangku kepentingan terkait sektor industri perumahan yang ingin digenjot.

"Sejak 4 bulan lalu, saya ditunjuk Pak Prabowo sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran. Kami mengundang dan mengajak beberapa faktor dan lembaga terkait, termasuk BTN, termasuk direksi Perumnas, SMF, dan lain-lain," jelasnya.

Untuk memaksimalkan program ini, Hashim menyebutkan Prabowo berencana membentuk Kementerian Perumahan. Anggarannya sudah masuk di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 sebanyak Rp 53 triliun.

"Kita sudah masukkan angka kepada RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan Rp 53 triliun untuk mulai, dan Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ungkapnya.

Dengan demikian, Hashim memastikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dipecah. Kementerian PU nantinya hanya akan fokus terkait infrastruktur.

"Itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," tegasnya.