Hashim: Lebih dari 37 Juta Rakyat Belum Punya Rumah Layak Huni

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo menyampaikan keterangan pers saat ditemui di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pemerintahan Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, membeberkan ada 37 juta rakyat yang belum memiliki rumah layak huni.

Meskipun, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik Prabowo tersebut, tidak menyebutkan dari mana dia mendapatkan data jumlah orang yang menghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut.

“Ternyata setelah kita lihat data, ada kurang lebih 37 juta rakyat kita yang belum memiliki atau menghuni rumah layak, huni. Namanya RTLH,” kata Hashim di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10).

Hal ini diutarakan Hashim usai dipanggil oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama dengan Menteri Transmigrasi Sulaiman Suryanagara pada Kamis (31/10).

Hashim menjelaskan angka ini cukup besar, sebab setiap satu keluarga umumnya beranggotakan 4 hingga 5 orang. Sehingga jika ditotal, maka di Indonesia diperkirakan ada sekitar 150 juta orang yang belum tinggal di hunian layak.

Menurut dia, sebanyak 150 juta orang tersebut tersebar di kota juga di desa. Hal ini yang membuat Prabowo meneken kebijakan pembangunan 3 juta rumah per tahun. Program tersebut akan membangun 1 juta rumah di kota dan 2 juta rumah di desa, setiap tahunnya

Deretan rumah yang masih dalam tahap pembangunan perumahan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/10/2024). Foto: ANTARA FOTO/Andry Denisah

"Ini besar sekali, ini 150 juta jiwa, kan. Satu keluarga, ada 4 sampai 5 orang. Nah, ini di pedesaan dan di perkotaan. So, Pak Prabowo meminta program kita adalah juga menyediakan rumah layak di pedesaan, ya. Dan juga di perkotaan," terang Hashim.

Hashim menyebut pihaknya kemudian mendata lahan-lahan yang tidak digunakan untuk dimanfaatkan program ini. Dalam temuannya banyak lahan milik pemerintah pusat yang belum digunakan dengan baik.

“Ini yang mau diberdayakan, mau dialokasikan oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” terang Hashim.

Sebelumnya, untuk lahan pembangunan program 3 juta rumah ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kejaksaan Agung.

Maruarar ingin agar lahan-lahan sitaan bisa dimanfaatkan untuk salah satu program Prabowo tersebut. Lahan-lahan sitaan yang akan digunakan mesti dipastikan telah bersih, sehingga dalam proses pembangunan berjalan dengan lancar di lapangan.

Selain dari pemerintah, Maruarar menyebut bank tanah juga dapat diisi oleh lahan-lahan dari sektor swasta.