Hasil Rapat DPR dan BRI: Target Laba, Dividen, dan Digitalisasi Bank
PerbesarKomisi XI DPR RI Rabu kemarin melakukan rapat dengar pendapat dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Rapat tersebut membahas kinerja perbankan tahun ini dan rencana bisnis di 2020.
Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB dan dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Ditho Ganinduto ini mulanya berjalan dengan lancar. Sampai dengan sesi pertanyaan, tercatat ada 18 orang anggota Komisi XI memberikan pertanyaan kepada Direktur Utama BRI, Sunarso.
Tapi di tengah jalan, kedua pihak sempat berdebat sengit. Berikut kumparan rangkum, Kamis (28/11).
Targetkan Laba Bersih 11 Persen pada 2020
Dalam paparannya, Direktur Utama BRI, Sunarso optimistis terkait kinerja perseroan di tahun depan. Laba bersih BRI dipatok tumbuh 10-11 persen, meningkat dari proyeksi laba bersih tahun ini 8-9 persen.
"Untuk prognosa laba bersih pada 2019 sebesar 8-9 persen, sedangkan proyeksi 2020 sebesar 10-11 persen,” ujar Sunarso di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Jakarta, kemarin.
Sementara pada segmen penyaluran kredit, BRI menargetkan tumbuh hingga 11 persen di 2020. Target ini juga lebih tinggi dari prognosa tahun ini yang hanya berada pada kisaran 9-10 persen.
Sejalan dengan pertumbuhan kredit, BRI juga terus berupaya dalam menjaga rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) 2,4-2,5 persen di 2020, tercatat menurun dari target 2019 yang sebesar 2,5-2,65 persen di tahun ini.
Selain itu, perusahaan akan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 120 triliun di tahun depan. Jumlah tersebut meningkat 27,5 persen jika dibandingkan dengan target penyaluran tahun ini yang sebesar Rp 87 triliun.
Tebar Dividen dan Pajak Rp 22,6 Triliun
Sunarso menjelaskan, perusahaan telah menyetorkan pajak dan dividen ke negara sebesar Rp 22,6 triliun per September 2019. Angka ini hampir menyamai setoran pajak dan dividen BRI selama tahun lalu yang sebesar Rp 25,1 triliun.
"Sampai dengan kinerja di akhir September 2019, kontribusi langsung sebesar Rp 22,6 triliun pada penerimaan negara," ujarnya.
Secara rinci, kontribusi bank berpelat merah itu mencakup pembayaran pajak dan dividen dari laba bersih. Dividen yang disetorkan BRI hingga akhir September 2019 mencapai Rp 9,2 triliun, sementara penyetoran pajak ke negara sebesar Rp 13,4 triliun.
Hingga akhir September, BRI membukukan laba bersih sebesar Rp 24,80 triliun. Jumlah itu tumbuh sebesar 5,36 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018, yaitu Rp 23,47 triliun.
Jelaskan Digitalisasi Perbankan untuk Efisiensi, Bos BRI Diprotes DPR
Beragam pertanyaan dilontarkan anggota komisi keuangan dan perbankan DPR itu. Mulai dari laba bersih, kredit macet, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dalam salah satu jawabannya, Direktur Utama BRI Sunarso memaparkan transformasi digital yang sedang dilakukan perseroan. Transformasi digital itu dimaksudkan untuk menekan biaya operasional, yang selama ini ditanggung perseroan. Namun tanpa melupakan ruh BRI untuk melayani rakyat.
"Melayani rakyat itu dua hal, operational cost tinggi, jaringan banyak, manusia banyak, operational risk tinggi, tidak ada pilihan lain, selain menurunkan cost, itu kita harus transformasi digital," kata Sunarso.
Namun, ucapan Sunarso tersebut langsung disambut interupsi oleh Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Demokrat Vera Febyanthy. Ia menuturkan bahwa seharusnya Sunarso tidak melontarkan pernyataan seperti itu. Apalagi BRI memang memiliki tugas untuk melayani rakyat.
"Pembiayaan cost ya tinggi. Berarti punya beban terhadap legacy atau program pemerintah. Bapak terbebani program KUR. Enggak boleh, Pak. Jangan Bapak katakan seperti itu," kata Vera dengan nada tinggi.
Namun suasana memanas ketika Sunarso dengan lantang merespons pernyataan Vera. Sunarso menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mengatakan terbebani.
"Saya enggak mengatakan itu. Ini faktanya bahwa pembiayaan harus diatasi. Kita harus atasi. Bukan kita terbebani, kita harus atasi," kata Sunarso yang juga bernada tinggi.
Bahkan usai mengatakan hal itu, Sunarso langsung mematikan microphone, melepas kacamata dan menaruhnya di meja. Tangannya pun langsung bersedekap seperti memendam emosi.
"Saya belum selesai. Saya ngomong, dia yang interupsi. Enggak boleh Bapak bicara seperti itu. Ruhnya BRI kan KUR. Kalau Bapak merasa beban, Bapak pindah aja jadi bank infrastruktur. Jangan seperti itu ke DPR, Pak," sambung Vera.
Transformasi Digital, Dirut BRI Jamin Tak PHK Pegawai
BRI tengah fokus untuk melakukan transformasi bisnis berupa digitalisasi. Diharapkan transformasi ini dapat menurunkan biaya operasional perseroan dan mendongkrak laba di tahun mendatang.
Meski demikian, Direktur Utama BRI, Sunarso menjamin tak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada pegawai bank berpelat merah tersebut.
"Tidak ada PHK gara-gara pelaksanaan digitalisasi," ujar Sunarso.
Sunarso melanjutkan, para pegawai yang terdampak digitalisasi itu nantinya mendapatkan penugasan lain yang tidak bisa dilakukan oleh mesin, seperti menjadi penyuluh. Adapun proses digitalisasi tersebut akan dilakukan BRI pada tahun depan. Hal ini juga untuk menekan biaya layanan maupun risiko operasional yang masih tinggi.