Hati-hati, Banyak Obat Palsu Dijual di Lapak Online

Menjamurnya penjualan barang via online mulai mendapatkan perhatian khusus dari organisasi Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP). Tingginya tren penjualan online ini telah memicu maraknya penjualan barang-barang palsu dalam situs penjualan online atau e-commerce.
Ketua MIAP Justisiari P Kusumah mengatakan, pemerintah bersama stakeholders terkait menaruh perhatian lebih besar untuk menangani peredaran produk palsu di e-commerce.
"Menangani peredaran produk palsu itu sangat penting. Pemerintah, produsen dan pemangku kepentingan terkait di bidang e-commerce di Indonesia diharapkan dapat berperan lebih besar untuk dapat merumuskan langkah untuk melindungi kepentingan konsumen," kata Justisiari di acara diskusi bertema Tantangan & Solusi Mengatasi Peredaran Barang Palsu dalam e-commerce di Plaza Semanggi, Jakarta, Senin (30/4).
Salah satu produk yang paling banyak dipalsukan adalah obat-obatan. Obat-obatan yang dijual dianggap tidak memenuhi standar kualitas yang diharuskan.

Justisiari menjelaskan, penjualan obat-obatan palsu tidak hanya marak di Indonesia tetapi juga di dunia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri AS, pada tahun 2016, secara global dilaporkan telah terjadi 3.147 temuan pelanggaran produk farmasi baik produk palsu dan ilegal dari 127 negara. Secara global temuan ini naik 5% dibanding temuan yang dilaporkan di tahun sebelumnya.
"Peredaran produk-produk obat palsu ini dapat membahayakan keselamatan jiwa konsumen yang mengkonsumsinya. MIAP mendukung berbagai langkah yang dilakukan BPOM melakukan berbagai upaya untuk menekan peredaran produk palsu di berbagai saluran penjualan di Indonesia," papar dia.
Senada dengan Justisiari, Direktur Intelijen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Wildan Sagi menyatakan, penggunaan produk-produk farmasi palsu sangat membahayakan. Bahkan bisa mengancam nyawa bagi si penggunanya.
"Semua orang bisa menjadi penjahat. Kalau beli barang elektronik palsu paling 3 bulan rusak. Tapi kalau obat, nanti meninggal bagaimana? Nanti yang disalahkan BPOM juga karena dianggap pengawasan lemah," ujarnya.
