Hati-hati Terapkan New Normal, Jika Salah Ekonomi Bisa Terpuruk

Penumpang wajib diukur suhu tubuhnya sebelum menggunakan layanan KAI Foto: Dok. KAI

Pemerintah diminta untuk hati-hati menerapkan era tatanan baru atau new normal. Sebab jika salah sedikit saja, ekonomi justru akan semakin terpuruk.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, rencana pemerintah untuk menerapkan new normal di tengah pandemi sebenarnya memiliki risiko yang besar. Namun jika urgensinya memang harus dilakukan, hal ini harus dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat.

“New normal versi pemerintah punya risiko besar di tengah kurva pandemi yang masih meningkat. Kita bisa bilang new normal kalau kasusnya sudah menurun dan ada persiapan protokol kesehatan yang lebih baik,” kata Bhima kepada kumparan, Sabtu (30/5).

Dia melanjutkan, sebaiknya yang perlu dipersiapkan secara matang untuk new normal bukan hanya mal. Pasar tradisional hingga UMKM pun dinilai sangat perlu dipersiapkan.

Dia pun menyarankan adanya digitalisasi pada dunia usaha. Apalagi tantangannya saat ini baru 13 persen UMKM yang memanfaatkan platform digital.

“Sisanya masih kesulitan. Padahal era new normal pemanfaatan digital menjadi syarat kunci memenangkan persaingan. New normal butuh prasyarat kesehatan dan ekonomi, kalau salah satu tidak optimal, maka new normal justru memperlambat pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Umat Islam melaksanakan shalat zuhur di Masjid Raya Batam, Kepulauan Riau, Rabu (27/5/2020). Foto: ANTARA FOTO/M N Kanwa

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Ryan Kiryanto mengatakan, perekonomian Indonesia tidak langsung pulih dengan dibukanya kembali aktivitas ekonomi. Menurutnya, aktivitas ekonomi akan lebih dahulu beradaptasi dengan kondisi new normal.

"Kita masih dalam kerangka transisi, jadi jangan terlalu banyak berharap hal ini akan membantu perekonomian untuk tumbuh secara cepat," kata Ryan.

Menurut proyeksinya, ekonomi domestik baru akan pulih pada kuartal IV 2020. Hal ini jika pemerintah benar-benar melaksanakan protokol kesehatan standar COVID-19 secara benar pada masa new normal.

“Ekonomi Indonesia baru akan rebound pada kuartal IV. Jadi tidak bisa langsung seketika ekonomi itu akan rebound saat new normal dijalankan," katanya.

Pengunjung mengantre saat diperiksa suhu tubuhnya secara digital sebelum memasuki pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (29/5) Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Ekonom Senior Indef Aviliani menjelaskan, industri perbankan menjadi salah satu yang paling siap menerapkan new normal. Sementara dunia usaha masih harus membutuhkan kesiapan secara matang.

“Saya melihat perbankan mereka yang paling siap, karena mereka sudah menyiapkan SOP sejak pandemi COVID-19. Dari mulai layanan digitalnya, menjaga jarak tempat duduknya, menggunakan masker, dan lainnya,” jelasnya.

Aviliani melanjutkan, new normal juga memberikan peluang baru bagi perekonomian domestik. Misalnya kesempatan untuk menggunakan produk dalam negeri.

“Ini sudah terjadi di beberapa negara seperti Jepang yang sudah mengurangi ketergantungan impor terhadap China. Supply chain Indonesia masih rendah sehingga ini yang harus dibenahi,” kata Aviliani.

Meski demikian, dia menjelaskan, penerapan new normal haru sangat hati-hati. Penerapan hukum juga perlu dilakukan.

Bahkan menurutnya, pemerintah perlu melibatkan aparat yang paling kecil agar new normal ini bisa berjalan efektif.

“New normal ini harus hati-hati, karena kalau kita lihat kasusnya belum menurun signifikan. Kalau dunia usaha ditanya siap atau tidak, tentu dunia usaha siap saja. Namun perlu disiapkan tata aturan baru karena akan berbeda dengan yang saat ini,” tambahnya.

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.

*****

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!