Kumparan Logo

Heboh Limit Kartu Kredit Rp 30 M, Ahok Minta Direksi Pertamina Buka Data

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias BTP pada 16 November 2016. Foto: AFP/BAY ISMOYO
zoom-in-whitePerbesar
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias BTP pada 16 November 2016. Foto: AFP/BAY ISMOYO

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta direksi membuka data penggunaan kartu kredit korporat. Dia mengaku heran kenapa direksi tidak terbuka terhadap penggunaan fasilitas perusahaan ini.

Jika direksi berani terbuka terhadap penggunaan kartu kredit korporat ini, dia akan menjelaskan mengapa dirinya bisa menggunakan fasilitas yang sama dengan limit mencapai Rp 30 miliar.

Banyak pihak meragukan dirinya mendapatkan fasilitas kartu kredit korporat puluhan miliar hanya untuk seorang komisaris utama. Bahkan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pun membantah pernyataan Ahok.

"Makanya saya minta dibuka semua, baru saya jelaskan kenapa saya bisa pakai sampai limit Rp 30 miliar. Selama ini (direksi) tidak bisa diminta (terbuka)," kata Ahok saat dihubungi kumparan, Jumat (18/6).

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: Dok. Istimewa

Disinggung mengenai ketidaktertiban penggunaan kartu kredit korporat yang digunakan Direksi Pertamina untuk kebutuhan pribadi, Ahok mengaku tidak tahu. Karena itu, dia sengaja membuka masalah ini agar diketahui banyak pihak.

"Makanya saya sengaja bawa ke RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) biar dengar semua dan sepakat putuskan karena saya pun tidak tahu (dipakai direksi untuk apa saja). Asal berani transparan sama Dekom saja," ujar Ahok.

RUPS yang dimaksud Ahok adalah RUPS Tahunan Pertamina yang dilaksanakan pada Senin (14/6). Dalam rapat tersebut, pemegang saham Pertamina yaitu Kementerian BUMN juga menyetujui laporan keuangan tahunan 2020 Pertamina yang berhasil meraup untung USD 1,05 miliar.

kumparan post embed

Namun, menurut Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dalam RUPS tersebut, Ahok hanya mengusulkan penghapusan fasilitas kartu kredit korporat. Akan tetapi, belum ada putusan peserta rapat.

"Saya sudah tanya ke Pak Pahala Mansury yang Wamen BUMN dan Wakomut Pertamina, juga jajaran direksi, apakah betul itu termasuk dalam agenda RUPS? Itu tidak ada. Pak Ahok hanya mengusulkan di RUPS dan itu belum ada keputusan. Jadi jangan menebar hoaks," kata Andre saat dihubungi terpisah.