Hippindo Bicara Sulitnya Pengusaha Ritel Bersaing dengan E-commerce

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah di Kantor Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/7). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Pengusaha ritel mengeluhkan sulitnya bersaing dengan toko daring di berbagai e-commerce saat ini. Persaingan ketat ini bahkan mengancam toko ritel tutup dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengatakan saat ini para pemilik toko ritel di bawah Hippindo sudah melakukan penutupan banyak toko imbas menjamurnya penjualan secara daring.

Sehingga, kata Budihardjo, PHK di berbagai tempat tidak lagi dapat dihindarkan dan berpotensi terus bertambah. Ia menjelaskan kasus PHK di ritel berbeda dengan kasus tutupnya suatu pabrik yang bisa melakukan PHK pada ribuan tenaga kerja sekaligus.

“Kalau pabrik tuh PHK kelihatan langsung 10 ribu orang, 10 hektare publiknya disetop, tempat tau-tau sepi. Kalau ritel kan 10 ribu orang tuh disebar di mana-mana, jadi tutupnya dikit-dikit,” kata Budihardjo di sela-sela acara AMSC Gathering 2025, Rabu (24/4).

Kendati demikian, Budihardjo menuturkan masih ada cara untuk berekspansi dengan membuka toko baru di daerah-daerah yang masih belum terlalu terbiasa dengan belanja online. Sehingga, penutupan toko di daerah perkotaan biasanya disusul dengan pembukaan toko baru di daerah-daerah.

“Karena di daerah juga punya daya beli yang berbeda dengan di kota, lebih menjanjikan, ada daya beli di situ. Nah kalau kami lihat, karena di daerah online tuh belum kuat jadi yang di mana online kuat tuh Jakarta, Tangerang, Bekasi udah online aja,” tuturnya.

Ilustrasi e-commerce. Foto: Blue Planet Studio/Shutterstock

Budihardjo kemudian membeberkan adanya indikasi pedagang yang menjual barang-barang impor dari China dan mengandalkan penjualan online. Di Indonesia, toko-toko ini hanya beroperasi di gudang-gudang.

Menurutnya, toko online seperti itu yang dianggap bisa mematikan ritel dalam negeri. Sebab, toko-toko seperti ini hanya menjual produk impor tanpa diketahui membayar pajak atau tidak.

Sehingga, dia berharap pemerintah bisa menindak tegas oknum-oknum pedagang tersebut. Dia menyarankan pemerintah bekerja sama dengan e-commerce memeriksa kepatuhan pajak pedagang-pedagang online dengan omzet jumbo.

“Nah itu yang mematikan retail yang tiap hari buka toko, kami juga jual online, tapi kami bayar PPN, paling tidak kita kalah 11 persen dia nggak pake PPN, dan nggak ada NPWP lagi misalnya. Mana kita bisa menang nah itu yang harus ditindak-tindak tegas sebenarnya,” ujar Budihardjo.