Hutama Karya Ajukan PMN 2025 Rp 13,86 T untuk Lanjut Garap Tol Trans Sumatera

Foto udara simpang susun yang menghubungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas simpang Indralaya-Muara Enim seksi simpang Indralaya-Prabumulih dan Palembang-Indralaya saat proses pembangunan di Indralaya, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan. Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto

Perusahaan pelat merah Hutama Karya (HK) meminta persetujuan DPR untuk mendapatkan suntikan modal Rp 13,86 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Direktur Utama HK Budi Harto menuturkan, Penyertaan Modal Negara (PMN) itu akan digunakan untuk pembangunan ruas Jalan Tol Jambi-Rengat, Rengat-Pekanbaru seksi Rengat-Junction Pekanbaru dan perencanaan teknis bakal pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap III.

“Penambahan PMN ke Hutama Karya tahun anggaran 2025 sebesar Rp 13,86 triliun akan digunakan untuk meningkatkan struktur permodalan perseroan dalam rangka melaksanakan penegasan pengusahaan ruas Jalan Tol Jambi-Rengat, Rengat-Junction Pekanbaru dan perencanaan teknis ruas JTTS tahap III,” jelas Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7).

Secara rinci PMN Rp 13,86 triliun tersebut akan dialokasikan untuk ruas Jalan Tol Jambi-Rengat Rp 7,46 triliun, Rengat-Pekanbaru Seksi Rengat Junction Pekanbaru Rp 5,84 triliun. Terakhir, untuk perencanaan teknis ruas JTTS tahap sebesar Rp 400 miliar.

Meski demikian, untuk membangun Jalan Tol Jambi-Rengat, dan Rengat-Pekanbaru seksi Rengat-Junction Pekanbaru secara keseluruhan sepanjang 375 km, dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 105,5 triliun.

“Untuk menghubungkan backbone dari Lampung hingga Pekanbaru, diperlukan pembangunan ruas Jalan Tol Jambi-Rengat dan ruas Jalan Tol Rengat-Junction Pekanbaru sepanjang 375 km tersebut adalah sebesar Rp 105,5 triliun,” terang Budi.

Sehingga, selain pengajuan PMN kali ini, Budi bilang pihaknya memang membutuhkan PMN berkelanjutan untuk pembangunan kedua ruas jalan tol yang direncanakan akan mulai dibangun pada 2025 tersebut ditargetkan akan selesai 2030 tersebut.

“Kami sampaikan telah disusun dokumen rencana pengadaan tanah dan proses BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) tengah dalam proses pembahasan dengan Kementerian PUPR,” ujar Budi.

Pembangunan Tol Padang-Sicincin, Sumatera Barat, oleh PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI). Foto: Hutama Karya Infrastruktur

“Dengan adanya tambahan PMN sebesar Rp 13,86 triliun pada Hutama Karya akan dilakukan untuk memulai pembangunan Tol Jambi Rengat dan ruas Jalan Tol Rengat-Junction Pekanbaru dengan potensi pajak ekuivalen terbangun sepanjang 48 km,” tutur Budi.

Budi juga memaparkan proyeksi perbandingan keuangan HK dengan dan tanpa PMN Rp 13,86 triliun yang diajukan untuk tahun anggaran 2025 ini.

Budi bilang, tanpa PMN, maka kebutuhan pendanaan jumlah tersebut akan dipenuhi dengan penambahan utang berbunga dan berdampak pada beban bunga yang ditanggung Hutama Karya.

“Di mana skenario tanpa PMN akan menanggung beban benda yang lebih besar sehingga membuat potensi laba bersih perusahaan menurun,” imbuh Budi.

Di sisi lain, menurut dia, akan ada multiplier efek yang ditimbulkan oleh pembangunan dua ruas jalan tol tersebut. “Seperti penurunan biaya logistik penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di sekitar panjang dan meningkatkan pendapatan daerah juga pertumbuhan ekonomi secara nasional,” tutup Budi.

Sebelumnya, HK mengajukan PMN sebesar Rp 1 triliun pada periode 2 2024 yang akan digunakan untuk pengusahaan ruas jalan Tol Palembang-Betung. Selain itu, HK juga telah menerima Rp 13,42 triliun miliar pada PMN 2024 periode I.