Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Ini yang Pertama Akan Dibangun

Pembangunan besar-besaran bakal terjadi di Kalimantan setelah pemerintah seiring dengan keputusan pemerintah memindahkan ibu kota ke sana. Kalimantan dipilih karena dinilai memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk ibu kota baru.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rudy S Prawiradinata, mengatakan infrastruktur yang bakal dibangun mulai dari kantor pemerintahan hingga rumah Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Yang dibangun ya mulai dari kantor pemerintahan, legislatif, dan yudikatif, perumahan ASN dan TNI-Polri, kegiatan ekonomi pendukung, fasilitas meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), hingga penunjang kota seperti rumah sakit," kata Rudy kepada kumparan, Selasa (30/7).
Selain itu, pemerintah juga akan membangun fasilitas publik seperti rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa), dan berbagai fasilitas publik lainnya.
Menurut dia, pemindahan ibu kota akan berdampak signifikan ke seluruh sektor di Kalimantan. Selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana, Kalimantan menjadi pilihan agar ibu kota berada di tengah: Indonesia-sentris.
Pemindahan ibu kota diperkirakan dapat mendorong ekonomi di Kalimantan. Menurut Rudy, 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan serta menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain.
Meski geliat ekonomi akan tumbuh di Kalimantan, Rudy mengatakan Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan ekonomi. Konsep ini sama seperti Rio de Janeiro yang ditinggal Brasil pindah ke ibu kota barunya, Brasilia.
"Jakarta tetap sebagai pusat kegiatan ekonomi seperti halnya Rio de Janeiro yang pindah ke Brasilia atau New York yang pindah ke Washington DC (di Amerika Serikat) dan kota-kota lainnya," ucap Rudy.
Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota mencapai Rp 466 triliun. Adapun lahan yang diperlukan seluas 40.000 hektare.
Bappenas menegaskan bahwa pemerintah ingin pemindahan ibu kota baru diupayakan dengan pembiayaan sendiri dan meminimalisasi penggunaan utang.
