IKN atau Makan Bergizi Gratis, Mana yang Lebih Prioritas?

7 Juli 2024 8:36 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Suasana Pembangunan Proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Suasana Pembangunan Proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta untuk mengurut prioritas program pemerintahan mendatang, termasuk makan bergizi gratis dan pembangunan IKN.
ADVERTISEMENT
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menyebutkan pemerintah harus menambah pendapatan untuk memperluas kapasitas fiskal, sebab IKN perlu anggaran hingga Rp 460 triliun dan makan bergizi gratis Rp 450 triliun.
“Yang dilakukan pemerintah jangan efisiensi karena pertumbuhan ekonomi bisa jatuh, paling tidak prioritas program dari pemerintahan mendatang. Pilih program yang benar-benar multiplier effect luas dan dampak jangka panjang juga ada,” ujar Esther dalam Diskusi Publik INDEF di Tjikini Lima Jakarta, Kamis (4/7).
Esther menegaskan masih banyak program penting lain yang perlu diperhatikan, seperti pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, dia menilai pemerintah juga harus mewaspadai utang jatuh tempo.
"Utang jatuh tempo tahun depan Rp 800 triliun, kalau itu tidak diimbangi dengan kapasitas penerimaan negara yang semakin meningkat, saya tidak terbayang apakah negara alami struk ke tiga? Semoga tidak,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF Imaduddin Abdullah, menilai meskipun program makan bergizi gratis punya dampak kesejahteraan jangka panjang, kebijakan ini bisa memberi tantangan fiskal.
“Kita ingin anak-anak Indonesia yang mungkin dampaknya produktivitasnya terlihat 10-20 tahun terakhir, kita perlu cari pembiayaan saat ini,” kata Imaduddin.
Untuk sumber pembiayaan, pemerintah disarankan memperhatikan sejauh ana swasta bisa terlibat sehingga tidak memunculkan crowding-out.
“Kita perlu memperhatikan risiko mismatch antara dampak jangka panjang dan kebutuhan pembiayaan jangka pendek,” kata Imaduddin.

Kata Luhut soal IKN dan Makan Bergizi Gratis

Menanggapi soal program prioritas itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyerahkan kepada Prabowo terkait prioritas antara IKN dan makan bergizi gratis.
"Saya tidak mau berandai-andai. Itu Saya kira biarkan nanti setelah Pak prabowo dilantik beliau akan (memutuskan) ini tapi makan bergizi itu menurut saya satu program yang sangat baik," kata Luhut dalam The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di The Meru Sanur Bali, Jumat (5/7).
ADVERTISEMENT
Berdasarkan skenario yang ada, kata Luhut, Indonesia tidak memiliki masalah pendanaan dalam lima tahun mendatang. Selain itu, saat ini kemampuan Indonesia membayar utang masih baik.
"Begini saya sudah berkali-kali sampaikan hasil economic model yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan. Soal pembayaran utang, semua berjalan baik kok. Masih kita debth to GDP (rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto) masih bagus. Enggak ada yang perlu dirisaukan. Kita jauh lebih bagus dari banyak negara lain," ujar Luhut.
Luhut menegaskan Indonesia tetap bisa mengalokasikan anggaran untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera, IKN di Kalimantan Timur, hingga makan bergizi gratis. Ia yakin program-program infrastruktur itu dilanjutkan oleh Prabowo.
ADVERTISEMENT
"Kita masih bisa sampai Rp 612 triliunan per tahun. Kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan Jalan Tol Sumatera, bisa makan bergizi dan juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya," ungkap Luhut.