Ikut Seleksi Calon Anggota BPK, Misbakhun Siap Mundur dari DPR

Mukhamad Misbakhun Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan di lembaga legislatif maupun pengurus Partai Golkar jika terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini untuk menjaga independensi lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut.

“Saya menyampaikan ini ke bapak-bapak, saya adalah kader partai, tetapi ketentuan perundang-undangan mengatakan ketika saya menjadi anggota BPK, saya harus mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepengurusan,” kata Misbakhun saat menjalani fit and proper test calon anggota BPK di Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Atas dasar itu, dirinya tetap berkomitmen dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku. “Orientasi saya kepada titik tumpu kepada negara. Itu yang paling utama,” tegasnya.

Dalam fit and proper test tersebut, Misbakhun membeberkan pendapatnya, yaitu menyelaraskan rencana strategis (renstra) BPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah. Menurut dia, hal itu penting untuk mengawal program asta cita yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto pada era 2024-2029.

“Proses menyelaraskan renstra BPK dengan RPJMN pemerintah harus berjalan. Karena apa, kalau tidak dijalankan maka pemeriksaan-pemeriksaan yang berlangsung di BPK tidak akan mencakup program pembangunan. Renstra BPK ke depan harus berkaitan dengan yang menjadi program pemerintah, yakni Asta Cita,” ujar Misbakhun.

Komisi XI DPR mulai melakukan fit and proper test kepada 74 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Senin (2/9). Foto: Ghifari/kumparan

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga menyinggung soal problem defisit dalam APBN. Untuk menutup defisit, katanya, penerimaan pajak harus dioptimalkan. Begitupun dengan penerimaan negara bukan pajak, harus dioptimalkan.

“Penerimaan negara bukan hanya dari pajak, tapi juga penerimaan negara bukan pajak, dan itu bisa ditingkatkan, baik itu penerimaan dividen BUMN, sumber kekayaan alam, maupun dari pelayanan publik yang dilakukan lembaga negara,” katanya.

Oleh karena itu, Misbakhun menekankan sinergi antara DPR dengan BPK. Dia menegaskan baik BPK maupun DPR merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kedudukannya diatur oleh konstitusi. Dengan demikian, DPR dan pemerintah harus bersinergi.

Misbakhun menuturkan BPK punya peran yang strategis dalam membangun tata kelola, transparansi, dan akuntabilita, sehingga setiap output pembangunan tepat sasaran, dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik.