Imbas Konflik Rusia-Ukraina, Pertamina Susah Proses Pendanaan GRR Tuban

Petugas Pertamina saat berada di lokasi penampungan minyak mentah. Foto: Dok. Pertamina

Kementerian ESDM mengungkapkan konflik Rusia dan Ukraina menghambat perkembangan proyek kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban, karena PT Pertamina (Persero) kesulitan memproses pendanaan.

Pertamina dan Rosneft membangun perusahaan patungan (joint venture) pada November 2017 dengan nama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia untuk bikin proyek Kilang Tuban. Sebanyak 55 persen saham di proyek ini dipegang Pertamina dan 45 persen dikempit Rosneft.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji menuturkan GRR Tuban menghadapi ketidakpastian. Salah satu kendalanya adalah pendanaan yang tersendat.

"Bukan (sanksi kepada) Rosneft-nya, tapi Pertamina terkendala dengan itu, jadi enggak mudah, memproses pendanaan enggak mudah, itu jadi kendala," ungkapnya saat ditemui di UOB Plaza, Rabu (25/10).

Tutuka menjelaskan, pemerintah sudah mendesak Pertamina agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secepatnya, terlepas solusinya akan menambah atau mencari mitra baru selain Rosneft.

"Ini tidak mudah bagi Pertamina kondisinya, intinya mereka harus bisa komunikasi kalau memang tidak bisa ya cepat dikatakan tidak bisa, kalau pemerintah tidak bisa ya langsung cari solusi untuk cari partner baru," jelasnya.

Adapun saat ini pengembangan proyek GRR Tuban berada dalam tahap prakualifikasi EPC package yang diharapkan rampung di Oktober ini, kemudian Final Investment Development (FID) ditargetkan selesai pada kuartal I 2024.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji di Gedung DPR, Selasa (4/4/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

"Kalau ini kan masih persiapan (belum konstruksi) masalahnya, tapi harus dana dulu untuk setelah persiapan selesai," ungkap Tutuka.

Tutuka menyebutkan, pemerintah dalam hal ini termasuk Kemenko Bidang Perekonomian, sudah meminta kepastian proyek ini bisa ditetapkan segera. Pasalnya, Proyek Strategis Nasional (PSN) ini berpotensi diminati oleh perusahaan dari negara lain.

"Karena ini masih B2B (business to business), dan negara lain menunggu kalau ini sudah clear, (proyek) itu gede soalnya," sambungnya.

"Tapi untungnya enggak sebesar seperti yang di hulu itu yang membuat hati-hati mereka. Jadi ya kita tunggu dulu proses ini, kami akan bantu fasilitasi untuk lebih jelas," pungkas Tutuka.

Sebelumnya, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah meminta Pertamina mencari investor baru di salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu karena tidak ada kepastian dari Rosneft.

"Investornya diminta dicarikan dan diberikan tenggat waktu karena dari Rusia menghadapi blokade dan persoalan ekonomi dan geopolitik sehingga mungkin sulit untuk melanjutkan dicarikan partner lain," terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10).

Sementara itu, Direktur Utama KPI, Taufik Adityawarman, memastikan proyek GRR Tuban masih berjalan. Namun berkaca kepada kasus Blok Tuna yang proyeknya terhambat karena bermitra dengan perusahaan Rusia, KPI tengah menimbang menambah mitra baru.

"Kita sudah sampaikan ke pihak mereka apakah kita harus mengambil partner lain apa tidak untuk mem-balance, sudah kita komunikasikan, kita harus kasih tahu ke pihak Rosneft bahwa due to Ukraine conflict ada implikasi, karena mereka juga aware," ungkapnya usai IPA Convex ke-47 di ICE BSD, Kamis (27/7).

Taufik menuturkan, pihak KPI telah menyampaikan usulan penambahan mitra GRR Tuban kepada Rosneft kurang lebih 3 bulan yang lalu. Namun, Rosneft belum memberikan respons yang jelas.

Menurut dia, Rosneft masih punya waktu hingga tenggat FID untuk menyelesaikan komitmen yang sudah ditetapkan saat pembentukan perusahaan patungan (joint venture).