Imbas Sanksi Uni Eropa, Perusahaan Asal Rusia Lepas Partisipasi di Blok Tuna

Konferensi pers kinerja hulu migas SKK Migas Semester I Tahun 2023, Selasa (18/7/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Perusahaan minyak dan gas asal Rusia, Zarubezhneft (ZN), memutuskan menjual hak partisipasinya (participation interest/PI) di Blok Tuna. Kabar tersebut dibenarkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Benny Lubiantara, mengatakan setelah hengkangnya ZN, operator Blok Tuna yakni Premier Oil Tuna BV anak usaha Harbour Energy Group akan mencari mitra baru.

"Memang ZN kan akan farm out, sedang proses. Harbour akan memiliki partner baru siapa terus terang kita belum tahu," ungkap Benny saat konferensi pers kinerja hulu migas semester I 2023, Selasa (19/7).

Benny membuka peluang perusahaan migas nasional bisa saja mengambil alih hak partisipasi ZN di Blok Tuna. Namun, ia belum bisa memastikannya lebih lanjut.

"Oil company nasional bisa juga, tapi saat ini kita belum tahu," tutur Benny.

Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf dalam forum kapasitas nasional III di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/7). Foto: Alfaddillah/kumparan

Adapun hasil produksi gas Blok Tuna rencananya akan diekspor ke Vietnam. Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf, menjelaskan keputusan ini lebih hemat daripada membawa gasnya ke dalam negeri.

"Kenapa kita kirim ke Vietnam karena hanya 10 kilometer, kemudian di situ ada eksisting gas production facility punya Harbour. KKKS dengan Vietnam ini bisa disinergikan dibandingkan harus ditarik ke domestik 600 kilometer," jelas Nanang.

"Dari sisi cost sangat jauh lebih efisien tentunya dengan harga yang attractive oleh Vietnam, tentunya ini menjadi sangat bagus untuk proyek-proyek yang ada di frontier, pengembangan strategis ada di 3T," sambungnya.

Sebelumnya, Premier Oil Tuna BV menghadapi dampak sanksi Uni Eropa dan Inggris karena bermitra dengan Zarubezhneft di Blok Tuna. Masing-masing perusahaan memiliki 50 persen hak partisipasi Blok Tuna.

Dalam laporan keuangan tahun 2022 Harbour Energy, disebutkan akibat sanksi Uni Eropa, proyek tersebut mandek sejak pemerintah menyetujui rencana pengembangan (PoD) di Desember 2022.

"Kemajuan lebih lanjut dipengaruhi oleh sanksi Uni Eropa dan Inggris yang membatasi kemampuan kami sebagai operator untuk menyediakan layanan tertentu kepada mitra Rusia kami dalam kontrak Tuna," tulis manajemen di laporan keuangan, dikutip Jumat (17/3).

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, memastikan proyek tersebut akan terus berjalan meski terhambat oleh sanksi Uni Eropa terhadap operator Blok Tuna.

"Kita akan jalan terus, nanti kalau memang harus cari partnership baru ya kita akan dorong itu karena progresnya bagus, masa kalau progresnya bagus kita setop?" kata Arifin di kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/3).