IMF Sepakat Akan Cairkan Dana Rp 3,38 T untuk Papua Nugini

Orang-orang berdiri di depan patung Perdana Menteri pertama Papua Nugini, Michael Somare, saat upacara pengibaran bendera di Port Moresby, Papua Nugini, Selasa (16/9/2025). Foto: AAP/Mick Tsikas via Reuters

International Monetary Fund (IMF) capai kesepakatan level staf dengan negara kepulauan Papua Nugini untuk pengucuran dana sebesar USD 189 juta atau setara Rp 3,38 triliun (kurs Rp 17.893 per dolar AS).

Dikutip dari AFP, Rabu (7/10), pencairan dana ini akan dilakukan bertahap sebanyak dua kali dalam jumlah USD 82 juta (Rp 1,46 triliun) segera dan penambahan pembiayaan USD 107 juta (Rp 1,91 triliun) menyusul.

Negara dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa ini disebut oleh Kepala Misi IMF untuk Papua Nugini Nir Klein berada di jalur yang tepat secara umum untuk memenuhi target kinerjanya meskipun menghadapi lingkungan ekonomi yang penuh tantangan.

“Telah ada kemajuan dalam memperkuat manajemen risiko bencana, mengintegrasikan pertimbangan iklim ke dalam proses pengelolaan investasi publik, menciptakan lingkungan yang mendukung pembiayaan iklim, serta memperkuat insentif fiskal untuk perlindungan hutan dan efisiensi bahan bakar,” tutur Klein dalam pernyataannya, Selasa (6/10).

Pramuka membawa bendera dalam upacara pengibaran bendera untuk memperingati hari kemerdekaan Papua Nugini ke-50 di Port Moresby, Selasa (16/9/2025). Foto: Andrew KUTAN / AFP

Pertumbuhan Papua Nugini tahun ini diperkirakan sedikit melambat menjadi 3,1 persen. Perkiraan ini turun 0,7 persen dari proyeksi awal tahun ini sebesar 3,8 persen. Sementara itu, inflasi diperkirakan mencapai 4,8 persen.

Papua Nugini saat ini tengah menghadapi dampak ekonomi akibat El Nino dan perang Timur Tengah. Di saat yang sama, produksi gas alam cair secara lokal disebut mulai stagnan.

Sebelumnya, IMF dan pejabat Papua Nugini pada Maret lalu telah mencapai kesepakatan lain untuk memberikan akses terhadap dana sebesar USD 216 juta seiring kemajuan reformasi ekonomi.

Tujuan reformasi tersebut melingkupi perbaikan anggaran, modernisasi operasional bank sentral, dan persiapan diri menghadapi perubahan iklim.