INDEF: Program Makan Siang Gratis Berisiko Dapat Menambah Utang Pemerintah

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Foto: Sulthony Hasanuddin/Antara Foto

Institute For Development of Economics and Finance (Indef) mengkritisi program makan siang gratis milik pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti menyatakan, program tersebut masih belum layak untuk dijalankan. Hal tersebut dinilai berisiko dapat memperbesar utang dalam ruang fiskal pemerintah yang saat ini sudah mendekati 38 persen dari porsi produk domestik bruto (PDB).

"Memang ini adalah program yang saya kritisi katanya kok program makan siang gratis susu gratis tapi kalau kita lihat lagi fiskal space-nya kita utang itu sudah hampir sekitar 37,95 persen porsinya utang terhadap PDB artinya porsi utang ini kan hampir separo 38 persen dari PDB," kata Esther di Jakarta, Kamis (14/3).

Dalam meningkatkan ruang fiskal, pemerintah berencana akan mendorong penerimaan pajak. "Kita lihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita backgroundnya adalah pajak artinya nanti ke depan apalagi pemerintah salah satu calon itu kan akan mentargetkan tax ratio 23 persen sehingga tendensinya ke arah peningkatan pajak nanti ini sudah ada kabar dari media bahwa PPN ini juga meningkat dari 11 persen ke 12 persen itu caranya," jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Esther mengkritisi program makan siang gratis yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, langkah tersebut tidak layak jika dilakukan. Selain itu, jika anggaran program makan siang gratis berasal dari subsidi BBM, maka tidak hanya meningkatkan biaya transportasi, tapi akan mendorong ke arah inflasi.

"Terus kalau diambil dari subsidi BBM itu berarti tidak hanya meningkatkan biaya transportasi tapi itu akan mendorong ke arah inflasi karena kita tahu penyumbang inflasi terbesar itu dari biaya transportasi akomodasi kemudian pangan. Sehingga ya lebih baik program tersebut itu diarahkan untuk program-program yang lebih produktif meskipun argumentasinya adalah untuk peningkatan pengembangan UMKM," pungkasnya.