Indika Buka Suara soal Larangan Ekspor Batu Bara, Terancam Langgar Kontrak?

Bongkar muat batu bara di kawasan pantai Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh. Foto: ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/

PT Indika Energy Tbk (INDY) buka suara mengenai dampak kebijakan larangan ekspor batu bara mulai tanggal 1 sampai 31 Januari 2022. Kebijakan itu diambil pemerintah menyusul krisis pasokan yang dialami PT PLN (Persero). Dikhawatirkan kelistrikan nasional terganggu apabila ekspor batu bara tak dihentikan.

Sekretaris Perusahaan Indika Energy, Adi Pramono, menyatakan bahwa larangan ekspor batu bara tersebut akan dapat memberikan dampak material kepada Perseroan, terutama untuk anak-anak perusahaan yang memiliki kegiatan usaha utama di bidang batu bara.

"Dampak material tersebut akan sangat tergantung dari berapa lama larangan ekspor tersebut diberlakukan. Sampai saat ini kami masih melakukan penelaahan atas dampak larangan tersebut terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional, permasalahan hukum dan kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan," kata Adi Pramono seperti dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (9/1).

Tongkang batu bara terlihat sedang mengantri untuk ditarik di sepanjang sungai Mahakam di Samarinda, provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Foto: REUTERS/Willy Kurniawan

Ia menambahkan, dampak larangan ekspor dapat berupa hilangnya pendapatan dari penjualan batu bara dan kerugian lainnya seperti demurrage, pembatalan tongkang dan kapal serta penalti.

Soal potensi pelanggaran kontrak (wanprestasi) dengan pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya, Adi Pramono menyebut hal itu tergantung pada durasi larangan ekspor batu bara.

"Akan terdapat potensi wanprestasi atas kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pihak terkait lainnya, tergantung dari berapa lama larangan ekspor batubara diberlakukan," paparnya.

Sejumlah langkah pun dilakukan Indika Energy untuk menyikapi larangan ekspor batu bara. Mulai dari kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah untuk memenuhi pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO), komunikasi intensif dengan pembeli luar negeri dan bernegosiasi untuk meminimalkan risiko dan dampak komersial akibat tertundanya pengiriman di bulan Januari, hingga menyesuaikan tingkat produksi jika proses pelarangan ekspor tetap berlangsung untuk menjaga level stok yang tidak melebihi kapasitas.