Indonesia-China Sepakati Total Pembengkakan Biaya KCJB

Pekerja dengan dibantu alat berat menurunkan gerbong kereta api cepat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/9/2022). Foto: Aprilio Akbar/ANTARA FOTO

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pihak konsorsium Indonesia dan konsorsium China telah menyepakati total pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Meski begitu, dia tidak membeberkan dengan rinci apakah nilai kesepakatan tersebut sama dengan hasil audit kedua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu sebesar USD 1,44 miliar per September 2022.

Dengan potensi pembengkakan biaya tersebut, total biaya proyek atau project cost KCJB mencapai USD 7,5 miliar atau setara dengan Rp 117,2 triliun.

"Kemarin kami baru dari Beijing, kita sudah sepakat cost overrun yang disepakati oleh pihak Indonesia dan China, dan akan cair segera ke KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China)," ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Kartika yang akrab disapa Tiko ini menuturkan, langkah selanjutnya setelah kesepakatan ini yaitu negosiasi pinjaman kepada China Development Bank (CDB).

Hal ini merujuk kepada hasil rapat Komite KCJB yang menyepakati angka pembengkakan biaya proyek agar dipenuhi oleh 25 persen ekuitas konsorsium China dan Indonesia, 75 persen sisanya berasal dari pinjaman atau utang.

"Kami sedang negosiasikan terms untuk pinjaman CDB untuk porsi loan-nya dan kami harap bisa selesai 1-2 minggu ini sehingga diharapkan nanti penyelesaian kereta cepat bisa sesuai jadwal Juni 2023," jelas Tiko.

Di sisi lain, Tiko juga mengungkapkan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 3,2 triliun untuk keperluan pemenuhan porsi ekuitas sebesar 25 persen oleh konsorsium juga sudah cair di akhir periode 2022.

Kereta cepat di stasiun Tegalluar, Bandung, Sabtu (28/1). Foto: Arifin Asydhad/kumparan

Sebelumnya, Tiko pun menjelaskan beberapa penyebab pembengkakan biaya. Pertama, yang menjadi tantangan terbesar adalah pembangunan subgrade (tanah dasar) dan terowongan.

"Ada tunnel 4,6 km yang tanahnya runtuh dan harus diperbaiki, dan ada juga tunnel 2 yang harus di-blasting karena tanahnya keras dan ada juga wilayah tanahnya longsoran sehingga harus ada penguatan dari sisi infrastruktur oleh WIKA," jelasnya.

Dia melanjutkan, penyebab lain adalah terkait pajak dari sewa tanah, lantaran semua tanah yang digunakan di proyek KCJB ini adalah tanah sewa. Lalu, masalah penyewaan sinyal GSM-R sebesar Rp 1,3 triliun yang tidak dicantumkan dalam rencana pembiayaan di awal.

Selain itu, ada juga biaya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero). Kemudian, pembangunan Stasiun di Halim untuk integrasi dengan LRT Jabodetabek, serta biaya relokasi Stasiun Walini ke Stasiun Padalarang juga tidak ada di rencana awal pembangunan.

"Memang ada biaya-biaya yang tidak masuk di awal, sekarang kita sudah sepakati harus masuk ke biaya proyek karena pihak China mengira ini biaya pemerintah bukan biaya proyek. Ini kita sedang selesaikan negosiasinya agar bisa tuntas," pungkasnya.