Indonesia Dorong Pemberdayaan Perempuan melalui Perdagangan

Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga, Fajarini Puntodewi, menjadi panelis pada side event "Woman Empowerment Troughs Trade: Breaking Barriers and Transforming Subsistence into Value Chain Participation" di Conference Comission of the Status of Woman ke-68 di Kantor PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (13/3). Foto: Kemendag

Pemerintah Indonesia telah lama melaksanakan berbagai program demi membantu meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia di pasar dalam dan luar negeri.

Menurut Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga, Fajarini Puntodewi, berbagai program tersebut diharapkan mendorong pemberdayaan perempuan, mengingat 64,5 persen dari UMKM Indonesia dimiliki perempuan.

“Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk mendorong pemberdayaan perempuan mengingat 64,5 persen dari UMKM Indonesia dimiliki perempuan. Dengan kata lain, mendorong kemajuan UMKM artinya mendorong pemberdayaan perempuan,” ujar Puntodewi di Konferensi Komisi Status Perempuan (Commission of the Status of Women/CSW) ke-68 di PBB New York, Amerika Serikat, Rabu (13/3).

Saat menjadi panelis pada agenda tambahan “Women Empowerment Troughs Trade: Breaking Barriers and Transforming Subsistence Into Value Chain Participation”, Puntodewi juga mengungkapkan program-program pemberdayaan pelaku UMKM perempuan, meliputi pengembangan produk dan peningkatan kapasitas; fasilitasi akses pasar dalam negeri, luar negeri, dan akses permodalan; serta penyelenggaraan pusat informasi dan digitalisasi perdagangan.

Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan revitalisasi sarana perdagangan yang berhasil membantu banyak UMKM mengembangkan usahanya, termasuk menjadi eksportir unggul.

Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga, Fajarini Puntodewi, menjadi panelis pada side event "Woman Empowerment Troughs Trade: Breaking Barriers and Transforming Subsistence into Value Chain Participation" di Conference Comission of the Status of Woman ke-68 di Kantor PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (13/3). Foto: Kemendag

Saat kesimpulan diskusi, Puntodewi mengungkapkan bahwa perdagangan memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan, baik secara langsung bagi yang terlibat dalam kegiatan perdagangan maupun secara tidak langsung.

“Perlu berbagai upaya untuk mendukung partisipasi perempuan dalam perdagangan. Upaya tersebut meliputi pembangunan ekosistem finansial yang kondusif untuk perempuan, peningkatan kapasitas yang tertarget, pembangunan basis data yang kuat untuk mendorong formulasi kebijakan yang tepat termasuk dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas, serta transformasi struktural khususnya dalam mengubah mindset terhadap peran perempuan dalam perekonomian,” jelas Puntodewi.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Lenny N. Rosalin; Hakim Agung pada Mahkamah, Agung Nani Indrawati; dan Atase Perdagangan Washington DC, Ranitya Kusumadewi.

Side event "Woman Empowerment Troughs Trade: Breaking Barriers and Transforming Subsistence into Value Chain Participation" di sela-sela Conference Comission of the Status of Woman ke-68 di Kantor PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (13/3). Foto: Kemendag

Pertemuan yang diselenggarakan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ini juga dihadiri CEO Women at the Table, Caitlin Kraft-Buchman sebagai moderator.

Lalu, Special Advisor on Foreign Affairs, Foundation for European Progressive Studies Swedia, Ann Linde; Senior Gender Officer, Rural Transformation and Gender Equality Division Food and Agriculture Organization (FAO), Clara Mi Young Park; Economic Affairs Officer, Trade, Gender and Development Programme UNCTAD, Mariangela Linoci; dan Global Lead Strategic Initiatives and Business Development MicroSave Consulting, Jenifer Shapiro; sebagai panelis diskusi.