Indonesia Impor 6,9 Juta Ton LPG Setahun, Negara Habis Rp 63,5 Triliun

14 Oktober 2024 15:25 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pertamina Patra Niaga memperluas pembelian LPG 3 kg secara digital. Tapi pembeli manual tetap dilayani. Foto: Pertamina Patra Niaga
zoom-in-whitePerbesar
Pertamina Patra Niaga memperluas pembelian LPG 3 kg secara digital. Tapi pembeli manual tetap dilayani. Foto: Pertamina Patra Niaga
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Konsumsi LPG yang masih tinggi membuat pemerintah ketergantungan impor. Berdasarkan data Kementerian ESDM sepanjang tahun lalu, produksi LPG dalam negeri hanya mampu 1,98 juta ton, sementara kebutuhannya 8,05 juta ton.
ADVERTISEMENT
Kondisi ini, kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, membuat pemerintah terpaksa impor LPG sebanyak 6,9 juta ton dalam setahun. Devisa negara yang hilang sekitar Rp 63,5 triliun (asumsi harga LPG USD 580 per ton dengan kurs Rp 16.000). Sementara anggaran subsidi LPG di 2023 Rp 117,85 triliun.
"Gas (LPG) itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Sementara industri kita hanya mampu 1,7 juta ton (1,98 juta ton berdasarkan data). Selebihnya kita impor," kata Bahlil di Repnas National Conference, Senin (14/10).
Untuk menekan impor LPG, pemerintah akan membangun industri gas bumi lebih agresif agar bisa dikonversi ke LPG.
"Saya sudah hitung dengan SKK Migas dan Pertamina ada kurang lebih sekitar 1,5-2 juta ton yang bisa kita lakukan," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Cara lain untuk menekan impor LPG adalah membangun jaringan gas (jargas) lebih luas gar pengguna gas melon 3 kg berkurang. Sebab dari 8,,05 juta ton LPG, pengguna LPG nonsubsidi hanya 0,66 juta ton. Sisanya pengguna subsidi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan sambutan saat menghadiri acara kumparan Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/9/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
"Kalau tidak (dibangun jargas) nanti impor lagi, impor lagi, impor lagi, lama-lama mati dengan impor kita. Nah saya kebetulan menganut mazhab kedaulatan harus kita lakukan berdiri di kaki sendiri untuk mengelola sumber dalam kita," katanya.
Saat ini jargas di Jawa Timur baru 6 persen, di Jawa Barat 4 persen, dan di Jawa Tengah 2 persen karena pipanya tidak dibangun.
Karena itu, belum lama ini dia minta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar negara mau membiayai pembangunan pipa jargas dengan APBN di Jawa.
ADVERTISEMENT
"Ini pipa-pipa ini kita harus bangun sebagai jalan tol. Ini jalan tol supaya apa? Biaya yang kita berikan kepada rakyat untuk membeli gas itu terjangkau," jelasnya.