Industri Alas Kaki Seharusnya Bisa Tumbuh Dua Kali Lipat Selama Jokowi Menjabat

Ilustrasi pabrik sepatu. Foto: Shutterstock

Selama memimpin Indonesia selama sepuluh tahun, Presiden Jokowi dinilai seharusnya bisa meningkatkan ekspor alas kaki hingga dua kali lipat.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan lndonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menuturkan selama sepuluh tahun ekspor alas kaki lndonesia meningkat mencapai 64,5 persen.

"Meskipun seharusnya selama satu dekade pertumbuhan ekspor alas kaki bisa mencapai dua kali lipat", ujar Eddy dalam keteranganya, Selasa (15/10).

Eddy juga tidak menampik capaian pertumbuhan ekspor alas kaki yang tidak sesuai dengan ekspektasinya itu dipengaruhi pandemi Covid-19 serta penurunan demand global market.

Padahal, berdasarkan catatannya, ekspor alas kaki pada tahun 2022 mencapai USD 7,7 miliar atau tumbuh 88 persen dibanding tahun 2014, awal Jokowi menjabat.

Lebih lanjut Eddy menjelaskan, peningkatan ekspor dua kali lipat juga akan tercapai jika tidak ada perang Rusia dan Ukraina pada pertengahan 2022.

"Sebab konflik ini menyebabkan terjadinya penurunan global demand," katanya.

Awal pemerintahan Prabowo, Eddy memproyeksikan ekspor alas kaki mulai stabil dan diproyeksikan tumbuh positif meskipun masih kecil.

Estimasi Aprisindo pada tahun 2024 ekspor akan mencapai USD 6,7 miliar atau tumbuh 5 persen dibandingkan tahun 2023.

Meski demikian, Eddy juga merespons positif terhadap beberapa kebijakan Jokowi yang berpihak pada sektor alas kaki, seperti Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan.

Menurut dia, beleid ini memberikan jaminan keterukuran kenaikan upah minimum karena telah ditetapkan dalam sebuah formula perhitungan.

Dia juga mensyukuri pembangunan Tol Trans Jawa juga membuat waktu tempuh antar daerah di Jawa bisa lebih efisien. Sehingga membuka peluang pilihan daerah baru di Jawa Barat dan Jawa Tengah bahkan hingga ke Jawa Timur sebagai tujuan investasi untuk industri padat karya.

Ilustrasi pabrik sepatu. Foto: Shutterstock

Salah satu kebijakan yang disoroti oleh Eddy adalah penerbitan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKl).

“Sehingga industri orientasi ekspor tetap dapat menjaga komitmen terhadap kebutuhan demand dunia. Bahkan kemudian dapat merebut order dari negara-negara produsen alas kaki yang melakukan lockdown ketat,” tambah Eddy.

Hal ini diiringi dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja, yang salah satunya melakukan deregulasi perundangan bidang ketenagakerjaan.

“Pengaturan pada bidang ketenagakerjaan mampu memberikan daya tarik yang kuat bagi industri alas kaki untuk berinvestasi di Indonesia,” imbuhnya.

PR untuk Prabowo

Peserta mengikuti pelatihan menjahit 'upper' atau bagian atas alas kaki di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Foto: ANTARA FOTO/Siswowidodo

Eddy kemudian membeberkan deretan pekerjaan rumah di sektor ekspor alas kaki yang harus dibenahi oleh Prabowo, salah satunya akses masuk ke pasar Eropa yang terhalang bea masuk.

Sementara negara pesaing lndonesia, Vietnam telah memiliki Free Trade Agreement dengan Uni Eropa, sehingga negara tersebut mendapatkan bebas tarif bea masuk.

Selain itu, ada juga permasalahan bahan baku. Meski ada dukungan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor dalam bentuk kawasan berikat, namun tidak semua industri dapat mengakses fasilitas tersebut.

Di sisi lain, permasalahan birokratisasi perizinan usaha juga masih akan menjadi hambatan investasi masuk. Menurut dia, kepastian dalam mendapatkan layanan perizinan mulai dari kepastian dapat izin, kepastian waktu, kepastian kuota dan besarnya biaya perizinan masih menjadi kendala.

“Misalnya hingga saat ini untuk mendapatkan izin lingkungan masih perlu waktu lama bahkan bisa mencapai hingga dua tahun dan dengan biaya yang sangat mahal,” terang Eddy.

Dia berharap sederet pekerjaan rumah tersebut dapat diselesaikan selama kepemimpinan Prabowo pada 2024 hingga 2029.