Industri Ingin Pakai Jaringan Listrik PLN untuk Pasok Energi Bersih
PerbesarADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Power wheeling merupakan skema yang dibuat pemerintah agar ada kerja sama antara pelaku industri sebagai konsumen listrik bisa menggunakan jaringan tenaga listrik PLN.
Aturan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik. Namun, hingga kini implementasinya tidak berjalan.
Beberapa perusahaan multinasional tengah menanti aturan baru terkait mekanisme pemanfaatan bersama jaringan listrik atau power wheeling. Pasalnya, aturan ini dapat mempermudah perusahaan dalam menggenjot penggunaan listrik EBT untuk operasional mereka.
Corporate Affairs Director PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) Ika Noviera mengaku siap skema power wheeling diujicobakan di perusahaannya melalui sebuah pilot project. Namun, hingga kini belum ada petunjuk teknis secara mendetail mengenai penggunaan skema power wheeling di Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Dengan adanya interest ini ada kesempatan untuk melakukan pilot project sambil belajar bersama-sama dengan PLN dan pemerintah. Kami siap kolaborasi melakukan pilot project power wheeling di Indonesia," katanya dalam webinar yang diadakan Clean Energy Investment Accelerator (CEIA) Indonesia, Jumat (10/9).
Di beberapa negara, skema power wheeling sudah lazim digunakan. Salah satu yang sukses dalam mengimplementasikan aturan ini adalah Brasil. Sayangnya, di Indonesia, aturan detail mengenai skema ini belum ada seperti formulasi tarif power wheeling dan mitigasi risiko dari keandalan jaringan transmisi PLN yang bisa dipakai bersama.
Di sisi lain, Ika menilai sertifikasi energi baru dan terbarukan (EBT) atau Renewable Energy Certificate (REC) yang dikeluarkan PLN untuk perusahaan pengguna energi bersih belum mampu menjawab kebutuhan beberapa perusahaan saat ini.
ADVERTISEMENT
"REC itu adalah opsi terakhir dan mungkin jumlahnya terbatas. Kita ini kan tujuannya untuk mentransisi semua perusahaan pindah ke green energy bukan hanya sekedar beli sertifikat," kata Ika.
Dalam kesempatan yang sama, Head of Energy and Environment Policy Asia-Pacific, Amazon Web Services, Ken Haig mengatakan aturan power wheeling di Indonesia sebenarnya sudah ada. Namun perusahaan masih bingung untuk mengimplementasikan aturan ini.
Dia menilai salah satu hambatan dari implementasi EBT di Indonesia bukan pada teknologi dan aturannya karena sudah ada. Masalahnya, ada di pasar dan syarat detail aturan tersebut.
"Sebelum laksanakan harus jelas apa syarat syarat project power wheeling," ujar Ken.
Sementara itu, Co-Lead CEIA Indonesia Gina Lisdiani mengatakan ketersedian sistem jaringan transmisi milik PLN di Jawa, Madura, dan Bali cukup kuat untuk menopang pemanfaatan bersama jaringan listrik. Masuknya pasokan listrik EBT diyakini tak akan mengganggu arus listrik.
ADVERTISEMENT
"Cukup kuat terhadap jaringannya. kalau saya pribadi ini bukan sesuatu isu besar kalapun secara teknis harus ada perbaikan dan penambahan di transmisi itu saya yakin itu bisa dilakukan," ucap Gina.
Dia juga menilai sertifikat EBT yang dimiliki PLN saat ini masih bergantung pada pembangkit EBT eksisting yang sudah lama beroperasi. Sementara beberapa perusahaan menginginkan agar sertifikat ini dapat mendongkrak pertumbuhan pembangkit EBT baru.
Menurutnya, akan lebih menarik lagi jika sertifikat EBT yang dimiliki PLN dihasilkan dari pembangkit EBT yang baru beroperasi. Dengan begitu, dapat menjawab kebutuhan dari perusahaan yang saat ini fokus membantu pemerintah menambah porsi bauran EBT melalui pembangkit baru.
"Karena dampaknya ini yang ingin dilihat. Jadi REC itu cukup atau tidak, belum sepenuhnya mencukupi. Tetapi kalau REC dihasilkan dari pembangkit baru itu akan jauh lebih menarik," kata Gina.
ADVERTISEMENT
