Industri Keramik Sebut Pasokan Gas Belum Pulih, Produksi Mulai Terganggu
·waktu baca 3 menit
PerbesarPara pelaku industri masih mengeluhkan gangguan pasokan gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) hingga Selasa (19/8). Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, meminta pemerintah segera menyelesaikan gangguan tersebut.
Menurutnya, pembatasan kuota pemanfaatan HGBT dan mahalnya surcharge harga gas regasifikasi LNG mengancam produksi. Edy mengatakan, dua industri tableware atau peralatan saji di Tangerang terpaksa merumahkan sekitar 700 karyawan akibat gangguan pasokan gas tersebut.
“Asaki sangat menyayangkan gangguan pasokan gas yang terus berlarut. Tanpa ada solusi atau perbaikan pasokan gas telah memakan korban,” ujar Edy kepada kumparan, Selasa (19/8).
Menurut Edy, pasokan terganggu karena adanya pembatasan pemakaian gas yang berada di Jawa bagian Barat pada 13-31 Agustus 2025. Menurutnya, pelanggan hanya diperbolehkan memanfaatkan volume gas HGBT sebanyak 48 persen.
"Dan selebihnya dikenakan surcharge 120 persen dari harga USD 14,8 per mmbtu setara USD 17,8 per mmbtu," jelasnya.
Meski demikian, Edy menyampaikan subsidi gas industri dalam program HGBT membawa dampak luas terhadap peningkatan investasi, kapasitas produksi, kontribusi pajak, dan serapan tenaga kerja sektor keramik sejak kebijakan tersebut diberlakukan pada 2020.
Sejak tahun 2020 hingga 2024, kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) industri keramik domestik tumbuh 50 persen dari semula Rp 1,7 triliun menjadi Rp 2,65 triliun.
Selanjutnya total serapan tenaga kerja baru mencapai 16 ribu orang, kapasitas produksi keramik tumbuh hingga 160 juta meter persegi, dan total investasi kapasitas baru mencapai Rp 160 triliun yang menjadikan Indonesia sebagai empat besar produsen keramik global.
Asaki berharap pemerintah bisa mencarikan solusi segera berkaitan gangguan suplai gas supaya tidak semakin banyak industri yang merumahkan karyawan dengan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Di samping itu, pemerintah dinilai perlu memberikan kepastian hukum dan menjaga iklim berinvestasi yang baik di Indonesia khususnya bagi industri keramik yang sedang melakukan ekspansi kapasitas.
"Kebijakan pendukung berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), serta SNI Wajib untuk keramik sebelumnya telah menjadi katalis positif dan memberikan optimisme bagi industri keramik nasional yang terganggu oleh gangguan suplai gas," kata Edy.
Dirinya juga menyatakan tahapan ekspansi pabrik keramik yang direncanakan selesai pada awal tahun 2027 senilai Rp 8 triliun untuk tambahan produksi 90 juta meter persegi dengan penambahan sekitar 6 ribu karyawan terancam batal akibat gangguan suplai HGBT.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membentuk Pusat Krisis Industri Pengguna Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), sebagai langkah cepat menampung keluhan pembatasan pasokan subsidi gas industri tersebut.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Selasa menyampaikan, langkah ini diambil pasca tersebarnya surat produsen gas pada industri penerima HGBT bahwa akan diberlakukan pembatasan pasokan sampai 48 persen.